BANJARMASIN, klikkalsel- Rapat parpurna internal yang digelar DPRD Kalsel membuka pembahasan sejumlah agenda, Senin (11/3/2019).
Pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin tersebut, ada usulan dari wakil rakyat yang menyoroti bidang pendidikan keagamaan, karena selama ini dinilai minim kesejahteraan.
Dalam hal ini, Komisi IV DPRD Kalsel menyuarakan kepentingan pemberdayaan Pondok Pesantren dan Sekolah Keagamaan.
Menurut anggota Komisi IV, M Lutfi Saifudin yang juga sebagai pengusul atau inisiator, merasa lembaga pendidikan keagamaan selama ini minim mendapat kesejahteraan, dibanding sekolah umum, khususnya dalam hal pendanaan.
Kendati demikian, anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut berpendapat usulan tersebut dapat masuk dalam rencana peraturan daerah.
“Masyarakat kita, Kalimantan Selatan terkenal dengan masyarakat yang religius. Namun kenyataan di lapangan kita melihat pondok pesantren dan sekolah keagaaman, sangat memerlukan bantuan dan biniaan pemerintah provinsi,” ucapnya.
Menurut M Lutfi Saifudin, perlu payung hukum melalui peraturan daerah untuk meningkatkan mutu Pondok Pesantren dan Sekolah keagamaan tersebut. Ia berharap kewenagan Kementrian Keagamaan dapat dikolaborasi dengan pemerintah provinsi.
“Tentu saja akan kita sinkronkan, kita sesuaikan apa yang perlu kita kuatkan. Ini perlu kita masukan dalam rancangan perda ini. Kita mengharapkan keadialan untuk pendidikan, bukan hanya formal tapi juga sekolah keagamaan,” pungkasnya kepada awak media.
Selain soal pendidian, Komisi I DPRD Kalsel juga menyampaikan usulan revisi Perda Nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan. Atas usulan-usalan akan dilakukan pembahasan mendalam untuk dijadikan rancangan peraturan daerah.(rizqon/adv)
Editor : Alfarabi
