AMUNTAI, klikkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diminta agar menetapkan satatus tanggap darurat untuk menyikapi musibah banjir yang terjadi beberapa hari terakhir.
Meskipun sudah jerangsur surut, namun DPRD Hulu Sungai Utara meminta agar musibah ini tidak dianggap enteng.
Apalagi, hampir 70 persen wilayah Hulu Sungai Utara dan banyaknya rumah warga teredam banjir yang disinyalir dampak banjir bersamaan di Tabalong dan Balangan.
Anggota DPRD Huu Sungai Utara Junaedi mengatakan, pihaknya akan mendukung jika kebijakan staus tanggap darurat ditetapkan Pemkab setempat.
“Saat ini masyarakat yang terdampak banjir, sangat mengharapkan bantuan pangan, obat-obatan dan sandang,” ujarnya.
Sehingga dengan adanya status menjadi tanggap darurat banjir, maka dana penanganan bencana yang ada dalam BNPB pusat bisa diperuntukkan untuk wilayah banjir.
Senada dengan wakil rakyat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Utara, Sugeng Suryadi, meminta agar Pemkab menetapkan status tanggap darurat.
“Saya berharap bisa ditetapkan, agar kita bisa mendapat dana tanggap darurat dari BNPB,” katanya.
Tercatat, dari data yang dihimpun BPBD, sebanyak delapam kecamatan dari 10 kecamatan, dilaporkan 70 persen wilayahnya tergenang banjir dan lebih 5.747 rumah terendam banjir.
Pada kesempatan itu, DPRD Hulu Sungai Utara menyerahkan dana bantuan operasional bagi posko bencana banjir senilai Rp30 juta yang diserahterimakan Wakil Ketua I DPRD H Faturrahim kepada Wakil Bupati H Husairi Abdi.
Selanjutnya, rombongan Wakil Bupati HSU, DPRD HSU, Kapolres HSU, Dandim 1001/Amuntai, Kepala BPBD HSU, Kepala Dinsos HSU, serta jajaran BPBD HSU, Tagana, TNI, Polri, tim TRC dengan membawa tenaga medis, obat-obatan dan sembako, mengunjungi dua desa yang cukup parah terdampak banjir yakni Desa Danau Terate dan Murung Padang Kecamatan Banjang.
“Akses ke desa tersebut, saat ini tidak bisa dilalui dengan mobil dan kendaraan roda dua dan hanya bisa menggunakan perahu karet dan jukung,†terangnya.(doni)
Editor : Amran
