MARTAPURA, klikkalsel.com – Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) mencoba mencari benang merah polemik tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Banjar yang sempat melabung 3 kali lipat di tingkat eceran atau kios dari HET.
Mengurai masalah tersebut, Pemkab Banjar melakukan rapat dengan Satgas Pangan dari Polres Banjar, PT. Pertamina hingga para agen yang ada di Kabupaten Banjar, Kamis (30/05/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Surya Wati menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut terdapat beberapa persoalan yang akan diselesaikan oleh pihaknya. Seperti membentuk tim untuk melakukan survei ke lapangan, serta untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan pendaftaran warga berpenghasilan rendah ke aplikasi ‘MyPertamina’.
“Jadi kami kedepannya akan bersosialisasi lagi dengan melibatkan peran camat hingga pembakal kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya ke pangkalan yang ada di sekitar,” ujarnya.
Pendaftaran tersebut ujar Made, para warga sekitar pangkalan gas, hanya perlu membawa KTP, Kartu keluarga (KK) serta berfoto.
Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan diri di aplikasi melalui pangkalan tersebut, karena takut data akan disalah gunakan.
Selain itu, Made juga mengaku pihaknya akan membentuk Tim untuk melakukan sidak ke lapangan guna mencari para pelaku nakal yang melakukan langsir LPG bersubsidi dan dijual kembali. Serta pangkalan nakal yang menjual di atas HET yang telah ditentukan oleh Dirjen Migas.
“Kami juga telah menyebar surat edaran ke seluruh pangkalan yang ada di Kabupaten Banjar, jika mereka menjual ke eceran dan diatas HET, maka sanksinya akan dicabut oleh Pertamina, dan bukan dari kita,” bebernya.
Baca Juga : Gas Melon di Kabupaten Banjar Melambung 3 Kali Lipat di Tingkat Pengecer
Baca Juga : Jelang Hari Raya Idul Adha, PDHI Kalsel Periksa Hewan Kurban
Sementara itu, rekomendasi untuk pembentukan pangkalan di Kabupaten Banjar, beber Made bukan ranah pihaknya memberikan rekomendasi dan perizinan untuk untuk mendirikan pangkalan, melainkan dari Agen dan Pertamina.
Bahkan, Made sempat terkejut dengan jumlah 17 Agen Gas LPG serta 747 pangkalan yang ada di Kabupaten Banjar saat ini.
“Dulu waktu saya di sini (DKUMPP, red) hanya 599 pangkalan, nah ini di agen, dan rekomendasi bukan di pihak kami, mereka hanya bersurat saja ke kami. Ranah kami hanya pengawasan,” bebernya.
Sementara itu, ia menjelaskan terkait penindakan tersebut ada di ranah Pertamina, seperti pencabutan pangkalan dan lain sebagainya.
Pada kesempatan tersebut, Tim Satgas Pangan polres Banjar, Aipda Anas menjelaskan jika pihaknya telah melakukan patroli untuk memantau, namun belum ada ditemukan pangkalan akal yang menjual kepada pelangsir.
“Jadi kami tadi telah mengusulkan tim gabungan dari DKUMPP, Pertamina dan nanti tergantung dari DKUMPP untuk menentukan siapa saja tim ini. Tapi kami minta agar sidak ini dilakukan sebelum terjadi riak (ribut, red),” ucapnya.
Anas mengungkapkan, pihaknya terus melakukan monitoring, namun ia mengakui jika pihaknya masih terkendala waktu kedatangan pelangsir ke pangkalan.
“Jadi kita survei memang ada harga Rp20 ribu tapi masih kabar orang,” bebernya.
Terkait peredaran LPG subsidi di kios-kios, ia mengatakan dari hasil penyelidikan, bahwa mereka diantar oleh orang, seperti di daerah Cindai Alus.
“Namun pemilik kios tidak mau buka suara siapa yang mengantar,” terangnya.
Dihadapan awak media, Anas mengaku, pihaknya siap menindak tegas, jika ditemukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang ada. (Mada Al Madani)
Editor: Abadi
