PARINGIN, klikkalsel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan melaksanakan launching sensus inventaris barang milik daerah (BMD), bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa (11/7/2023).
BMD merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah, pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
Sensus BMD sendiri bertujuan, menyediakan data BMD secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMD.
Kegiatan dihadiri Bupati Balangan, Abdul Hadi, Sekretaris Daerah Balangan, Sutikno, Direktur Utama Bank Kalsel, Fahruddin, Ketua OJK regional 9 Kalimantan, Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) serta seluruh Kepala SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.
Diketahui, launching sensus inventarisasi BMD ditandai dengan pemasangan rompi seragam tim inventarisasi BMD Kabupaten Balangan, kepada Sekretaris Daerah Balangan selaku ketua tim, perwakilan koordinator dan petugas inventarisasi, serta dilanjutkan dengan penyerahan data awal aset SKPD dan penyerahan label Qrcode.
Baca Juga DPRD Balangan Setujui Lima Raperda Pada Propemperda 2023
Baca Juga Gubernur Kalsel Kukuhkan Fachrudin sebagai Dirut Bank Kalsel
Dalam sambutannya, Bupati Balangan, Abdul Hadi mengatakan, masalah aset ini merupakan hal yang penting dalam rangka tata pengelolaan aset daerah dan salah satu metode untuk meningkatkan pencatatan aset agar dapat terdata secara baik.
Abdul Hadi juga meminta kepada seluruh Kepala SKPD agar masalah aset ini menjadi perhatian dan mampu melakukan pendataan secara optimal, mulai dari letak aset dan untuk apa dipergunakan.
“Jadi Pemkab Balangan semakin banyak penyetoran modal maka semakin banyak pula pemerintah daerah mendapatkan BPN dan CSRnya, yang akan dirundingkan dengan Bank Kalsel dan akan diarahkan nantinya untuk membantu UMKM dan keluarga miskin di Balangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudi M Harahap menyebut, masalah aset daerah harus benar – benar terprogram dengan baik dan datanya pun harus tersaji secara efektif.
Selain itu, Rudi juga berpesan, meski ada pergantian kepala daerah jangan sampai ada aset yang hilang atau rusak tidak terdata.
“Begitu bergantinya kepala daerah yang baru agar bisa untuk memulihkan pendataan lagi, aset itu harus diselidiki lagi, dengan adanya pergantian tersebut maka aset itu harus dioptimalkan, ditingkatkan lagi menjadi pendapatan daerah agar nantinya Balangan bisa menggunakan aset untuk kesejahteraan daerah dan masyarakatnya,” katanya.
Selanjutnya, Direktur Utama Bank Kalsel, Fahruddin berharap, dengan adanya penambahan modal yang dilakukan Pemkab Balangan ini dapat diikuti oleh kabupaten/kota lainnya.
“Dengan adanya penambahan modal yang dilakukan beberapa tahun ini dan sudah ada perbankannya yang akan dianggarkan di 2024, serta disetorkan melalui perubahan 2023, sehingga diharapkan hal ini bisa diikuti juga oleh kabupaten/kota lainnya,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Darmansyah juga menyampaikan, kondisi perbankan di Balangan sangat baik dan sehat, baik itu pengelolaannya dan dukungan dari pemerintah daerahnya.
“Secara umum kondisi perbankan di Balangan sangat baik dan sehat, pengelolaan yang baik dan selalu dipantau serta disupport oleh pemerintah daerah terkait dengan salah satu programnya yaitu KPMR yang memberikan kredit bunga 0 persen, itu juga salah satu inisiatif atau sebuah program yang sangat mendorong masyarakat khususnya UMKM yang dilakukan BPN di Balangan,” tuturnya. (rfk/klik)
Editor : Akhmad
