BANJARMASIN, klikkalsel– Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil batal digelar. Hal tersebut dikarenakan
Kepala Dinas (Kadis)Â Perikanan dan Kelautan, Syaiful Azhari tak hadir.
Ketidak hadiran Syaiful Azhari sontak membuat anggota DRPD Provinsi Kalimantan (Kalsel) H Rosehan Noor Bachri kecewa. Bukan itu saja, kadis ini juga tak menurunkan satu pun bawahanya untuk menghadiri rapat yang sejatinya digelar Senin (4/12/2017) pukul 09.00 Wita itu.
“Mestinya kalau sibuk, kadis bisa memerintahkan anak buahnya, bisa wakil, sekretaris atau kepala bidang yang berkompeten terkait pembahasan raperda tersebut,” ujar Rosehan.
Padahal, ujarnya, undangan rapat pembahasan Raperda Zonasi sudah jauh-jauh hari dikirim. Bahkan pihaknya sudah mengontak instansi terkait kalau surat tersebut telah diterima.
“Kami terima kabar kadis siap datang. Kenyataannya lebih dari satu jam kadis tersebut tak juga nongol,” sesal mantan Wakil Gubernur Kalsel ini.
Ketidak hadiran Syaiful Azhari maupun utusannya, tidak hanya membuat kekesalan bagi wakil rakyat di Rumah Banjar tersebut, bahkan menurut Rosehan yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kalsel tersebut, mengancam melaporkan hal ini ke Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.
“Hal ini tak bisa dibiarkan. Sebab jika penyelesaian payung hukum molor, anggota dewan yang disalahkan. Makanya kita berencana melaporkan kadis ini ke gubernur,”janji Rosehan.
Hendaknya hal serupa tak terulang. Pihaknya memahami jika kadis ada kesibukan.”Kalau memang kadis tak bisa hadir kan bisa mengirimkan perwakilan. Bukan malah tak ada perwakilan sama sekali,” pungkas Rosehan.(elo syarif)
Editor : Amran
