MARTAPURA, klikkalsel.com – Dicecar berbagai pertanyaan, Kepala Dinsos P3AP2KB merasa tersinggung hingga keluar ruangan saat rapat gabungan evaluasi penanganan dan anggaran stunting yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar, Rabu (29/05/2024) siang.
Dalam rapat yang digelar oleh Komisi 2 dan Komisi 4 ini mengundang beberapa instansi, seperti Dinsos P3AP2KB serta Dinkes Banjar dan beberapa instansi terkait untuk membahas penanganan dan anggaran stunting di Kabupaten Banjar.
Pada kegiatan tersebut, legislatif memberikan berbagai pertanyaan kepada Dian Marlina, untuk mengupas penggunaan anggaran stunting agar sesuai dengan semestinya.
Namun, dalam hal ini Dian merasa tersinggung hingga logout dari ruang rapat. Bahkan saat dikonfirmasi oleh awak media, yang bersangkutan tidak mau berstatmen.
“Setelah kita memberikan pertanyaan, beliau tidak bisa menerima, karena fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan yang dia sampaikan, kalo seperti ini kenyataan di lapangan, ibu tidak sanggup menyandang sebagai Kepala Dinas ya mundur saja. Lantas dia tersinggung lalu keluar tanpa izin,” ungkap Ketua Komisi 2, Irwan Bora kepada klikkalsel.com.
Baca Juga Wow!!! Anggaran Baju Untuk 45 Anggota Dewan Kabupaten Banjar Mencapai Rp 351 Juta
Logoutnya Kepala Dinsos P3AP2KB ini membuat geram Ketua Komisi 2 DPRD Banjar, bahkan ia mengaku akan menggunakan hak politis.
“Saya akan menyampaikan kepada pimpinan kami untuk menggunakan hal politis kami sebagai wakil rakyat, karena perilaku Kepala Dinas Sosial ini tidak pantas, kalo memang tidak mau jadi PNS, bosan menjadi abdi negara silakan pensiun. Jangan memberikan pelecehan kepada kami, memberikan sikap yang tidak pantas, kami tersinggung,” geramnya.
Bahkan, Irwan meminta kepada Bupati agar bisa membina kepala dinasnya dan eksekutif lain agar tidak melakukan hal yang tidak pantas tersebut.
“Saya harap dilakukan pembinaan, karena tidak main-main kepala dinas ini, mereka umpama panglima perang jika di lapangan, jika sikapnya sepeti itu penghinaan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra ini membeberkan, jika dalam rapat tersebut terdapat beberapa kejanggalan, dari penggunaan dana untuk biaya operasional yang sangat tinggi sedangkan untuk pemberian gizi kepada anak-anak berupa makan hanya Rp13 ribu.
“Ini burung saya saja Rp50 ribu sehari, mau sehat bagai mana kalo cuma Rp13 ribu,” terangnya.
“Tujuan kita disini untuk evaluasi, budgeting baik, jadi dia itu tidak beritika, harus diganti,” tandanya. (Mada Al Madani)
Editor: Abadi
