BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ratusan massa tergabung dalam organisasi ALFI/ILFA yang terdiri dari sopir dan buruh di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Banjarmasin membahas tentang sulitnya mendapatkan Solar Bersubsidi, Kamis (20/7/2022).
Selang beberapa saat menyampaikan orasinya, perwakilan massa mendapat kesempatan untuk beraudiensi dengan anggota DPRD Banjarmasin yang juga dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor, perwakilan Pertamina, Dinas Perhubungan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan massa aksi menyampaikan keluhan pihaknya yang mana dari beberapa waktu lalu merasa kesulitan untuk mendapatkan solar bersubsidi di sejumlah SPBU yang berada sekitar Pelabuhan Trisakti.
Pantauan klikkalsel.com massa juga meminta agar pemerintah bisa mengembalikan fungsi SPBU untuk pengelolaan BBM yang ada di SPBU serta tak ada lagi jalur-jalur khusus yang dikelola oleh organisasi lain.
Sebelumnya, Ketua DPW ALFI/ILFA Kalsel, Saut Nathan Samosir mengatakan, kalau tujuan aksi ini adalah untuk menuntut kejelasan terkait kondisi dalam 2 tahun terakhir, BBM jenis solar yang sulit didapatkan.
“Anggota kami tidak mendapatkan BBM, kecuali harus mengantri selama beberapa hari,” ujarnya kepada awak media di lokasi aksi.
Baca Juga : Ratusan Sopir dan Buruh Pelabuhan Unjuk Rasa di DPRD Banjarmasin
Baca Juga : Buntut Video Haris Pertama, Ketua AMPG Kalsel Instruksikan Anggotanya Cabut dari KNPI
Permasalah ini, kata dia, sudah sempat dibahas dalam audiensi bersama pihak terkait, namun masih tidak ada solusi terkait hal tersebut.
Karena itu, dalam aksi ini, pihaknya bertujuan untuk meminta solusi dari pemerintah, agar ke depanya BBM di Kota Banjarmasin tidak sulit didapatkan.
“Karena kalau BBM tidak ada, maka logistik tidak akan keluar dari perusahaan. Maka yang terdampak adalah rakyat juga,” imbuhnya.
Bahkan pada kesempatan itu juga, massa meminta agar BBM Subsidi dicabut, dan meminta untuk dikembalikan SPBU kepada yang berhak, serta memperketat pengawasan kepada SPBU supaya peredaran BBM bisa mengarah yang lebih tepat.
Pasalnya, tuntutan agar BBM subsidi dicabut itu, dikarenakan, beberapa waktu lalu hingga saat ini pihaknya tidak bisa menikmati hal tersebut.
“Sebenarnyakan BBM bersubsidi untuk rakyat, tapi kita sebagai rakyat tak bisa mendapatkannya,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata Samosir, pihaknya juga menolak hadirnya aplikasi My Pertamina yang diduga akan mempermudah para pelangsir mendapatkan BBM Bersubsidi.
“Pelangsiran selama ini sudah terjadi, apa bisa lagi diawasi para pelangsir kalau sudah ada My Pertamina ini. Itu sudah menjadi masalah besar, selama ini saja tidak bisa diawasi, apalagi sudah pakai My Pertamina, berarti semuanya bebas,” jelasnya.
Bahkan kata dia, ALFI Se Indonesia meminta agar BBM Subsidi itu bisa dicabut.
“DPP ALFI sudah mengajukan ke Kementerian ESDM, agar subsidi BBM dicabut,” ungkapnya.
Hingga saat ini, massa dan Dinas Perhubungan, Wakil Walikota dan anggota DPRD Kota Banjarmasin masih melakukan audiensi di ruang paripurna.(airlangga)
Editor : Amran
