BANJARMASIN, klikkalsel– Langkah Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menutup tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Silo Group mendapat dukungan penuh seluruh fraksi di DPRD Kalsel.
Sahbirin pun mengapresiasi dukungan dari koleganya di legislatif. Bahkan menurut Sahbirin, saling mendukung antar eksekutif dan legislatif ini merupakan bukti bersinerginya dua lembaga.
“Ini bukti eksekutif dan legislatif bersinergi,” ujar Sahbirin kepada sejumlah wartawan selepas paripurna, Kamis (8/3/2018).
Orang nomor satu di Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini melihat, kalau DPRD Kalsel adalah kepanjangan tangan masyarakat. Tak salah jika kebijakannya bisa disebut bersumber dari masyarakat.
Terkait pencabutan izin yang sudah masuk ranah hukum, gubernur menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum terkait hal tersebut.
Ditanya apakah diri siap hadir pada sidang berikutnya?”Kalau tak ada halangan saya bersedia hadir,” ucap gubernur.
Soal rencana payung hukum zona bebas tambang di Pulaulaut, Kabupaten Kotabaru, ia melihat perlu dibahas dan dipertajam lagi. Tujuannya terbit peraturan daerah (Perda) yang benar-benar punya kekuatan hukum.
Ditanya kembali apakah mungkin payung hukum zona bebas tambang juga akan diberlakukan untuk daerah lain di Kalsel? Menurut gubernur hal itu mungkin saja.
Maka dari itu pihaknya memandang perlu kajian ilmiah yang mendalam guna menetapkan daerah masuk zona bebas tambang. Dan tak kalah penting, tekannya, menetapkan daerah bebas tambang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Sehingga kebijakan itu diambil kalau kata orang Jawa tak seenake dewa (jangan seenaknya sendiri),” pungkas gubernur.(elo syarif)
Editor : Amran
