BANJARBARU, klikkalsel.com – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap mewanti Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) terkait tiga hal dalam merealisasikan visi – misi kepala daerah. Tak lupa, dia menekankan potensi korupsi kemungkinan terjadi bila tiga hal itu diabaikan.
Dia menyampaikan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Aplikasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) patut dilaksanakan secara cermat oleh aparat terkait. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Sekda Batola bersama jajaran SKPD di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (1/12/2021).
“SPIP akan membantu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah dan juga mengatasi korupsi di Pemerintah Daerah yang marak di Kalimantan Selatan. Karenanya, harus ada terkait strategi implementasi SPIP di Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Alumni Harvard Kennedy School ini menjelaskan, strategi implementasi SPIP mencakup penguatan internal dan penguatan eksternal. Ditekankannya, BPKP akan mendorong SPIP di Pemerintah Daerah tidak sekedar sebagai kewajiban (mandatory), tetapi benar-benar untuk dimiliki (ownership) dan menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah.
Baca Juga : Tertinggi di Kalsel, HIV-Aids di Banjarmasin Berada Diangka 9.407 Kasus
Baca Juga : Wagub Kalsel Apresiasi Kemajuan Pembangunan Pertanian Tapin
Sementara itu, Siswaskeudes sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi keuangan desa. Sebab, pemerintah daerah wajib mengawasi keuangan desa dengan anggaran desa yang semakin besar dan korupsi yang marak di desa.
Rudy menambahkan, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah dengan SDM yang terbatas kemampuan dan jumlahnya akan terbantu ketika mengaudit keuangan desa dengan Siswaskeudes. Di sisi lain, SAKIP adalah salah satu bagian penting dari SPIP yang perlu ditingkatkan kualitas implementasinya agar kinerja Pemerintah Daerah meningkat.
“Langkah-langkah meningkatkan kualitas SAKIP adalah, peningkatan kualitas pengorganisasian, perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, dan evaluasi kinerja,” pungkasnya yang juga merupakan Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (AUT), New Zealand.
Sekedar diketahui, audiensi Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Inspektur, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bapelitbang Kabupaten Barito Kuala ini merupakan perintah langsung bupati Noormiliyani AS untuk memperbaiki kinerja pemerintah. (rizqon)
Editor: Abadi
