BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kota Banjarmasin kembali menghadapi masalah klasik yakni banjir musiman. Sebagai Kota Seribu Sungai, banjir menjadi ancaman rutin, terutama saat curah hujan tinggi berpadu dengan pasang air laut. Kondisi ini umumnya terjadi di awal dan akhir tahun.
Hingga awal Mei 2025, genangan air masih terlihat di sejumlah wilayah seperti Banjarmasin Barat, Kayu Tanggi di Banjarmasin Utara, serta kawasan Jalan Lambung Mangkurat. Aktivitas warga terganggu, sementara solusi permanen masih belum terlihat nyata.
Pengamat Tata Kota, Nanda Febryan, mengungkapkan bahwa penyebab utama banjir adalah sedimentasi yang mengurangi daya tampung sungai.
“Sungai Martapura yang pada 2010 dalamnya 12 meter, kini tinggal 5–6 meter,” ungkapnya, Selasa (6/5/2025).
Anak-anak sungai dalam kota pun mengalami pendangkalan serupa. Masalah ini diperparah oleh pembangunan yang tidak memperhatikan jalur alami air. Banyak kawasan rawa diuruk untuk permukiman atau infrastruktur.
“Selama ini yang terjadi justru pembiaran pendangkalan. Semua proyek teknis sipil seperti sungai, kanal, dan drainase harus dipelihara secara berkala. Bahkan, lebih baik lagi kalau ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.
Menurutnya, Banjarmasin membutuhkan solusi konkret seperti pembangunan pintu air dan sistem pompanisasi. Saat ini, kota ini baru memiliki satu unit pompa dan pintu air yang berlokasi di Sungai Belasung, Jalan RE Martadinata.
Baca Juga : Mahasiswa ULM Turun Bersihkan Sampah dan Kampanyekan Greentopia, Aksi Lingkungan di Banjarmasin
Baca Juga : Pilah Sampah Dapat Sembako, Gubernur Kalsel H. Muhidin Ingin Membangun Budaya Baru Warga Banua
Namun pengerjaan solusi itu tentu memerlukan anggaran besar dan perencanaan matang.
“Kebencanaan ini tidak bisa ditawar. Anggaran tidak boleh dipangkas, karena bebas dari bencana adalah hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip money follow program, agar anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas.
Ia mengingatkan Pemerintah Kota, khususnya Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin dan Dinas PUPR, untuk segera menyusun roadmap penanganan banjir yang terukur dan berbasis kajian teknis.
“Untuk menyusun rencana yang tepat, diperlukan kajian teknis mendalam. Ini tidak bisa hanya berdasarkan observasi,” tandasnya.(fachrul)
Editor : Amran
