BANJARMASIN, klikkalsel.com – Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2027 diproyeksikan turun 61,81 persen.
Kondisi ini menjadi sorotan Komisi I DPRD Kalsel yang meminta program pengembangan desa tetap berjalan optimal meski anggaran terbatas.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kalsel bersama Dinas PMD Kalsel, Rabu (14/10/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, meminta PMD menyusun skala prioritas berdasarkan persoalan desa yang belum terselesaikan, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Harus ada matriks permasalahan, apa yang mau dikerjakan, dan mana yang menjadi prioritas. Dengan anggaran yang ada, program harus tetap tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga : Anggaran Pariwisata Kalsel Turun, Komisi II Dorong Inovasi PAD
Baca Juga : Komisi III DPRD Kalsel Soroti Anggaran Disperkim 2027, Minta Program Tepat Sasaran
Habib menyebutkan, anggaran PMD yang dibahas sekitar Rp84,8 miliar. Ia meminta setiap program dirancang secara terukur agar tugas dan fungsi PMD dalam mengembangkan desa serta meningkatkan peran masyarakat dapat berjalan maksimal.
Politisi PKS itu juga menyoroti, persoalan batas desa di sejumlah wilayah yang belum tuntas, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memfasilitasi penyelesaian sengketa batas desa agar tidak berlarut-larut.
Ia menegaskan, dukungan anggaran tetap diperlukan agar proses fasilitasi dapat berjalan efektif.
“Kita mendukung PMD supaya fungsinya betul-betul optimal dengan anggaran yang tersedia,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
