BANJARMASIN, klikkalsel.com – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyuarakan kekhawatiran atas pemangkasan anggaran di sejumlah sektor strategis. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, Rabu (6/8/2025), yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Rapat yang digelar di Ruang Komisi II DPRD Kalsel ini dihadiri sejumlah dinas vital, seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta BPKAD Kalsel.
Suasana rapat memanas saat Yudistira Bayu Budjang, Anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan, mengungkap, banyak anggaran dinas mitra yang mengalami pemangkasan drastis.
“Ada anggaran yang dipotong hampir separuh dari tahun sebelumnya. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi sektor-sektor ini menyangkut langsung hajat hidup masyarakat,” tegas Yudistira.
Baca Juga : Komisi III DPRD Kalsel Bahas Tambahan Anggaran Program Rumah Tidak Layak Huni 2026
Baca Juga : Komisi II DPRD Kalsel Evaluasi Kinerja BUMD, Dorong Optimalisasi Kontribusi untuk PAD 2026
Ia menilai, pemotongan anggaran tersebut tidak sejalan dengan visi pembangunan nasional yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, terutama soal ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.
Program-program strategis seperti cetak sawah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga bantuan pangan dari APBN terancam tidak berjalan maksimal.
“Komisi II sepakat, anggaran yang dipotong harus dikembalikan seperti 2025. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal komitmen menjaga kesejahteraan rakyat,” tegasnya lagi.
Yudistira juga memastikan, empat anggota Komisi II yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel akan memperjuangkan hal ini di forum pengambilan keputusan anggaran.
“Ini bukan soal angka-angka. Ini soal keberpihakan kita kepada masyarakat. Jika anggaran sektor pangan dilemahkan, maka pembangunan juga akan pincang,” ujarnya.
Komisi II mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel untuk meninjau ulang kebijakan rasionalisasi anggaran agar tidak mengganggu progres pembangunan, khususnya di sektor yang menjadi tulang punggung ketahanan nasional. (adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
