Ketahanan Pangan Isu Utama Kerja Sama Ekonomi Kawasan ASEAN

Kepala Departemen Economics Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan menerangkan isu strategis kerja sama ekonomi kawasan ASEAN. (foto: istimewa)

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Indonesia dipercaya memegang mandat Keketuaan ASEAN ke-43 selama satu tahun, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Agar negara-negara Asean tumbuh bersama, Indonesia perlu mendorong kerja sama ekonomi antar negara-anggota.

Kepala Departemen Economics Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar Hirawan menerangkan, selama dan pasca pandemi Covid-19, masalah ketahanan pangan menjadi salah satu isu utama. Menurut Fajar, Indonesia yang dipercaya memegang mandat Keketuaan ASEAN tahun ini harus mendorong kerja sama ekonomi antarnegara.

“Karena memang di masa pandemi dan pasca pandemi beberapa negara masih cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa memperhatikan negara tetangga atau negara kawasan,” tuturnyadalam diskusi yang digelar FMB9 secara daring, Senin (6/2/2023).

Lanjut Fajar, ASEAN didirikan untuk menjaga anggotanya agar tumbuh bersama dan sejahtera bersama. Sejak 2015, kerja sama antarnegara ASEAN sangat baik. ASEAN memiliki potensi yang sangat besar tumbuh dan sejahtera bersama.

Namun pada masa pandemi dan pasca pandemi, menurutnya, masalah ketahanan pangan malah cenderung bergeser menjadi kedaulatan pangan.

“Jadi jangan sampai isu seperti ini menjadi isu proteksi. Jangan dikedepankan karena akan jadi bumerang. Jangan sampai kita terkesan proteksionis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa ada tiga isu prioritas terkait upaya memperkuat kawasan ASEAN.

Baca Juga Anggota Dewan Kalsel Dukung Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Wisata

Baca Juga Manfaatkan Limbah Batu Bara, PLN Tingkatkan Perekonomian Desa Asam Asam

Pertama bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dengan meningkatkan daya saing. Kedua, terkait masalah digitalisasi dan ketiga masalah pembangunan berkelanjutan, terutama energi.

“Terkait masalah ketahanan pangan, ini isu yang di mana-mana menjadi prioritas. Apalagi di tengah disrupsi rantai pasok. Kedua, terkait ancaman iklim menjadi konsen. Ketiga yang sangat relevan adalah digitalisasi, bagaimana kita bisa kembangkan infrastruktur digital di kawasan,” jelasnya.

Dia menambahkan terkait isu digital. Asean ini sangat potensial, meski di tengah badai PHK di beberapa perusahaan start-up di beberapa negara. Sebab itu perlu penyesuaian pasar tenaga kerja.

“Jadi potensi ekonomi digital untuk kawasan Asia sangat tinggi,” tambahnya.

Terlebih lagi, kata dia, ASEAN adalah kawasan yang kuat dalam industri manufaktur. Fajar juga mengakui adanya tantangan yang dihadapi kawasan ASEAN, baik internal pun kancah global yang mengancam stabilitas kawasan.

“Jangankan konteks kawasan, Indonesia kalau bicara stabilitas ekonomi itu dipengaruhi oleh politik dan keamanan. Dalam konteks ASEAN. Stabilitas kawasan tetap dijaga, dalam hal ini konteks Myanmar,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait isu yakni ketahanan pangan turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel). Sebab Kalsel tercatat sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional.

Kelapa Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kalsel, Syamsir Rahman mengatakan, tahun ini menargetkan 1 juta ton produksi padi.

Jika tahun lalu, produksi padi Kalsel tercatat 870 ribu ton, atau turun kurang lebih 200 ribu ton akibat serangan hama Tungro jika dibandingkan tahun 2021 yang 1,1 juta ton.

“Kita lakukan upaya pembersihan lahan pertanian secara masif, baik sebelum panen maupun sesudah panen. Hama Tungro biasanya bertahan hidup di batang padi. Jadi satu-satunya jalan untuk membasmi, batang padi kita bersihkan. Tidak cukup dengan insektisida saja,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah memastikan pupuk bersubsidi tercukupi ke seluruh petani di 13 kabupaten/kota di wilayah Kalsel. Hal ini sesuai dengan Permentan No 10 tahun 2022 yang ditetapkan pada bulan Juli lalu. (rizqon)

Editor: Abadi