JAKARTA, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengonsolidasikan lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalsel untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keterlibatan dunia usaha dinilai penting untuk menambah kekuatan personel, pompa air, alat berat hingga dukungan operasional dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalsel.
Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan, dukungan perusahaan dibutuhkan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan serentak.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Muhidin memaparkan kondisi terkini penanganan karhutla, termasuk kawasan Ring 1 di sekitar Bandara Syamsudin Noor yang hingga kini masih menjadi perhatian.
Menurutnya, petugas masih melakukan penjagaan setiap hari untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
Selain kawasan bandara, kondisi cukup serius juga sempat terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum. Api yang membesar membuat sejumlah penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi.
Pemprov Kalsel kemudian mengerahkan ekskavator untuk mengamankan area sekitar rumah sakit sekaligus membuka akses guna mengantisipasi api mendekat.
“Yang di Sambang Lihum itu kemarin kebakarannya cukup besar. Penghuni kamar kita evakuasi, kemudian kita turunkan ekskavator untuk mengamankan sekitar rumah sakit,” ujar Muhidin.
Ia mengatakan, Pemprov Kalsel bersama Forkopimda, petugas lapangan dan relawan terus melakukan pemadaman. Namun, kekuatan tersebut perlu diperkuat dengan dukungan dunia usaha.
Muhidin menyebut sejumlah perusahaan, di antaranya Jhonlin dan Antang Gunung Meratus, telah ikut membantu penanganan karhutla.
Ia mengapresiasi dukungan tersebut sekaligus mengajak perusahaan lain mengambil bagian dalam upaya penanggulangan karhutla di Kalsel.
“Dan pada hari ini, alhamdulillah, atas undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini, konsolidasi antara pemerintah daerah bersama lebih dari 300 perusahaan ini semoga dapat mempercepat penanganan karhutla yang insyaallah kita akan lakukan secara serentak nantinya,” katanya.
Pemerintah Siapkan Gerakan Serentak
Baca Juga : MODENA Buka Gerai Pertama di Kalsel, MHC Banjarmasin Tawarkan Diskon hingga 22 Persen
Baca Juga : Kartoyo Ajak Warga HSS Amalkan Pancasila Lewat Gotong Royong Hadapi Karhutla
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penanganan karhutla di Kalsel menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Penanganan akan dilakukan secara serentak dengan melibatkan seluruh kekuatan yang tersedia, baik unsur pemerintah maupun dunia usaha.
“Kita akan mulai dalam waktu segera dan dilakukan serentak dalam satu kesatuan waktu yang melibatkan semua unsur-unsur kekuatan ekonomi, kekuatan pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Hanif usai rapat.
Menurut Hanif, langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Melalui Inpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendapat mandat melakukan penanganan dan penanggulangan karhutla, khususnya di kawasan swasembada pangan, energi dan air.
Untuk Kalsel, pemerintah telah melakukan evaluasi penanganan karhutla selama sekitar 1,5 bulan terakhir, terutama di wilayah Ring 1 Banjarbaru yang didominasi lahan gambut.
Hanif menyebut kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri, terlebih ketersediaan air semakin terbatas akibat kemarau panjang.
“Ini terjadi di daerah gambut. Sepertinya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Kita perlu melakukan gerakan massal dalam rangka penanggulangan karhutla,” ujarnya.
Sepanjang Agustus, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan mengerahkan hampir 3.500 personel setiap hari. Kekuatan tersebut didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat.
Namun, kemarau panjang membuat proses pemadaman tidak mudah. Pemerintah pun menyiapkan berbagai metode untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah api kembali muncul.
“Namun ternyata kering yang cukup panjang tidak memudahkan (karhutla) untuk ditanggulangi. Sehingga segala macam metodologi kita tempuh untuk kita lakukan,” kata Hanif.
Untuk langkah jangka pendek, pemerintah akan mengerahkan seluruh kekuatan secara bersamaan. Setiap titik api yang muncul akan segera ditangani agar tidak berkembang dan menjalar ke wilayah lain.
“Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar,” tegasnya.
Dalam dialog bersama perwakilan perusahaan, pemerintah juga memaparkan pola pengerahan serta kebutuhan dukungan di lapangan.
Keterlibatan dunia usaha diarahkan untuk memperkuat personel, pompa air, alat berat dan dukungan operasional lainnya sesuai kemampuan masing-masing perusahaan.
Dengan konsolidasi pemerintah dan dunia usaha tersebut, penanganan karhutla di Kalsel diharapkan berjalan lebih cepat dan terpadu. Selain memadamkan api, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah munculnya kembali titik api di kawasan yang telah ditangani.
Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan, serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. (rizqan)
