BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kurang lebih 30 menit berorasi di Jalan Lambung Mangkurat, massa aksi menolak Permenaker RI nomor 2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dari organisasi KSPSI, FSPMI dan KSBSI yang tergabung di Aliansi Pekerja Buruh Banua akhirnya ditemui Ketua DPRD Kalsel, Rabu (23/2/2022).
Kedatangan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK untuk menghampiri massa aksi itu disambut baik oleh para buruh.
Dihadapan H Supian HK massa aksi menyampaikan tujuannya untuk menolak Permenaker tersebut dan kembali ke peraturan Nomor 19 Tahun 2015 yang jedanya hanya 1 bulan untuk pencairan JHT.
Kemudian, massa aksi juga mengatakan jika Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tidak dicabut maka, para buruh akan mengambil langkah untuk keluar dari BPJS ketenagakerjaan dan beralih ke asuransi swasta.
Terlebih, pihaknya juga meminta agar Menteri RI, Ida Fauziah dicopot dari jabatannya karena sudah dinilai terlalu jahat mengusulkan peraturan tersebut.
Bahkan, salah satu teriakan massa aksi kepanjangan dari singkatan JHT itu adalah Jahat.
“JHT itu artinya Jahat,” teriak salah satu massa.
Baca Juga : Tolak Permenaker Tentang JHT Aliansi Pekerja Buruh Banua Turun ke Jalan
Baca Juga : Perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru, Siap-siap Mobilisasi Besar-besaran
Di samping itu, H Supian HK yang diberi kesempatan berbicara kepada massa aksi meminta kepada Aliansi Pekerja Buruh Banua untuk menyikapi tuntutan tersebut bisa dilanjutkan beraudiensi dengan mengirimkan 30 perwakilannya ke Ruang Paripurna DPRD Kalsel.
“Jadi saya minta 30 perwakilan untuk masuk ke dalam membahas tuntas permasalahan ini, bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalsel dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin,” tuturnya.
Kemudian, tidak lama itu 30 perwakilan Aliansi Pekerja Buruh Banua masuk ke dalam dan melakukan audiensi. Sementara itu, massa aksi lain masih melakukan orasi yang dipimpin Ketua FSPMI Yoeyoen Indharto sambil menunggu hasil dari audiensi oleh perwakilannya. (airlangga)
Editor: Abadi
