JAKARTA, klikkalsel.com – Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalsel Tahun 2025 – 2045 sudah disampaikan dan diperlukan dukungan anggaran untuk mewujudkan RPJPD tersebut.
Sehingga, Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJPD Kalsel 2025 – 2045 itu, sangat mengharapkan dukungan nyata dari pemerintah pusat.
Dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), agar bisa menyalurkan anggaran yang besar untuk mewujudkan capaian harapan pembangunan Kalsel.
Hal ini disampaikan langsung Ketua Pansus III H. Gusti Abidinsyah kepada Direktur Pengembangan Regional II Bappenas Mohammad Roudo di Lt. 7 ruang rapat Sumatera, Menara Bappenas, Jakarta, Jum’at, (12/7/2024).
Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat ini menerangkan, ada dua hal yang didapatkan dari pertemuan tersebut.
Pertama, terkait sinkronisasi RPJPD Kalsel 2025 – 2045 dan RPJPN (Nasional) 2025 – 2045, juga terkait penetapan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Ibukota Negara (IKN).
“Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini benar-benar menjadi PR (pekerjaan rumah) besar untuk Indonesia Emas Tahun 2045”, tutur H Abidinsyah.
Baca Juga :Â Permohonan Kasasi Penggugat Ditolak, Pembangunan Gedung DPRD Kalsel Terus Lanjut
Baca Juga :Â Ribuan Wartawan Dari Seluruh Indonesia Siap Meriahkan Porwanas Kalsel 2024
Dengan ditetapkannya Kalsel sebagai gerbang logistik, H. Abidinsyah berharap, alur konektivitas di Kalsel khususnya, Kalimantan pada umunnya, juga menjadi fokus perhatian dari Pemerintah Pusat.
“Kami berharap, karena ini program nasional, mudah-mudahan komitmen pusat atau Bappenas ini, mudah-mudahan penyaluran juga bisa lebih besar,” pinta Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel ini.
Sementara, Direktur Pengembangan Regional II Bappenas, Mohammad Roudo menyambut baik kedatangan rombongan Pansus III DPRD Kalsel.
Karena selama ini menurutnya, pihaknya intens berhubungan dengan Pemprov Kalsel untuk membahas dari sisi teknokratik dan strukturnya, namun kali ini bertemu Pansus untuk mendapatkan sudut pandang lain.
“Kami percaya bahwa pemerintah daerah ini harus dibangun oleh Pemprov dan DPRD bersama. Jadi, masukan-masukan dari DPRD ini tentu menjadi catatan juga bagi kami”, ungkapnya.
Mengingat, waktu yang semakin dekat, dimana minggu kedua Agustus 2024 sudah harus ditetapkan seiring selesainya finalisasi RPJPN.
“Sehingga kita memiliki visi bernegara secara nasional yang diterjemahkan daerah tapi juga sinkron antara yang mau dilakukan Kalsel dengan yang sudah ditentukan nasional,” tuturnya.
Tentu, kata dia, dukungan dan fasilitasi ini akan terus didorong bersama-sama.
“Karena ini tidak mungkin hanya dari Kalsel saja, dari nasional saja, bahkan kita akan coba nanti dari non pemerintah, non pembiayaan dari APBN, APBD, untuk bisa mensupport dukungan dalam RPJPD yang nanti akan diterjemahkan 5 tahunan dan tahunannya,” katanya. (adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
