BANJARBARU, klikkalsel.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan (BPKP Kalsel) Rudy M Harahap, meminta atensi seluruh Kepala Daerah se-Kalsel menganggarkan pengendalian inflasi. Selain itu, kepala daerah diminta mengambil langkah strategis dan kolaboratif.
Sebagai penguat, BPKP Kalsel juga telah melayangkan surat atensi kepada gubernur, bupati/wali kota se-Kalsel pada 31 Agustus 2022. Rudy menerangkan, hal ini merupakan langkah serius untuk menekan inflasi di Kalsel, terutama Kabupaten Kotabaru yang sudah kritis di atas 6 persen.
Meskipun Indonesia dianggap “sukses” oleh dunia dalam menghadapi recovery pandemi Covid-19 dan ekonominya tumbuh naik kembali ke angka 5,4 persen, inflasi sudah mengancam Indonesia.
“Ditambah lagi, karena perang Rusia-Ukraina, terganggunya pengiriman dari Rusia, salah satu pengekspor minyak dan bahan pangan terbesar di dunia,” ucapnya, Kamis (1/9/2022).
Dalam atensi yang disampaikannya, Rudy menegaskan, mengutip arahan Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dan Desa harus mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi. Selain itu, Pemerintah Daerah dan Desa, yang akan dibantu oleh BPKP, harus mengidentifikasi risiko dan menyusun strategi mitigasi risiko dalam pengendalian inflasi di daerah.
Baca Juga : Evaluasi Inflasi Daerah, TPID Tabalong dan Kalsel Kunjungi Pasar Agri Bisnis
Baca Juga : Banjarmasin Terus Antisipasi Angka Inflasi Daerah
Ditambahkannya, Pemerintah Daerah dan Desa harus mengimplementasikan strategi mitigasi dan melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk pengendalian inflasi daerah.
“Ini harus menjadi isu prioritas para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, seperti ketika menghadapi Pandemi Covid-19. Jangan cuek-cuek saja, menganggap kondisi sekarang aman saja,” tegasnya.
Beberapa titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan sudah mengalami antrean panjang untuk mengisi bahan bakar. Ini menandakan krisis ketersediaan energi yang serius.
“Masyarakat dijaga harus jangan sampai melakukan panic buying atas keterbatasan ketersediaan bahan bakar,” ungkapnya.
Karenanya, inflasi di daerah harus ditangani bersama dan harus melibatkan semua pihak yang ada di Kalsel. Sebagai langkah kolaborasi untuk meredam inflasi di Kalimantan Selatan, Rudy meminta Pemerintah Daerah dan Desa bersama unsur TNI/Polri dan lainnya menerapkan gerakan Bike to Work atau Berkendaraan dengan Sepeda ke Kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalsel.
“Apabila langkah ini diterapkan, kita dapat menyumbangkan efisiensi penggunaan energi karbon yang tidak membebani subsidi anggaran negara/daerah,” ungkapnya.
Selain energi, tanaman pangan seperti cabai dan bawang, sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar saat ini, juga dapat dikurangi dengan langkah sederhana.
Dikatakan Rudy, langkah sederhana itu adalah Urban Farming, gerakan menanam tanaman pangan secara mandiri, yang memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di masing-masing rumah.
Kedua hal sederhana yang disampaikan sebagai atensi ke Gubernur, Bupati, dan Walikota akan menciptakan efisiensi penggunaan energi karbon, ketahanan pangan, dan inflasi yang terkendali.(rizqon)
Editor : Amran
