BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ruang Forwadek DPRD Banjarmasin, mendadak panas. Suasana yang awalnya biasa saja berubah tegang ketika anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, tiba-tiba menggebrak meja di hadapan awak media. Aksi spontan itu sontak mengundang tanda tanya: kemarahan atau sekadar unjuk kuasa?
Insiden ini terjadi saat Hakim dimintai pendapat terkait penolakan warga terhadap rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di kawasan Sungai Andai.
Daripada memberi jawaban tegas berpihak pada warga, ia justru mengingatkan agar namanya tidak dibenturkan dengan Wali Kota.
Padahal, legislator dari Fraksi PKB itu tidak secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada warga Komplek Ar Rahman 1–7 RT 70, Kelurahan Sungai Andai, yang menolak proyek tersebut.
“Yang penting itu sebuah program pemerintah harus dijalankan, tapi di sisi lain hak-hak warga juga diperhatikan. Jangan sampai warga berfikiran hak-haknya dirampas,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga : Penolakan Pembangunan TPS3R di Komplek Ar Rahman, Wali Kota: Kalau Masyarakat Menolak Kita Cari Lokasi Lain!
Baca Juga : Pemko Banjarmasin Siapkan Anggaran Rp4 Miliar Untuk Pengurugan Tanah Sejumlah Area Sampah di TPA Basirih
Zainal Hakim bahkan melempar tudingan bahwa penolakan warga terjadi lantaran minimnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi terkait.
“Yang jelas ujung tombaknya kan Pemko dulu, kita siap membantu. Karena ke depan akan ada lagi seperti ini dan DLH harus lebih aktif,” bebernya.
Ia berharap pembangunan TPS3R tetap dilanjutkan, namun dilakukan dengan prinsip clear and clean agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari.
Sementara itu, penolakan warga terhadap rencana pembangunan TPS3R di kawasan padat penduduk ini telah memicu polemik panas. Mereka mendesak pemerintah membatalkan atau memindahkan proyek ke lokasi yang dianggap lebih layak.
Bagi warga, keberadaan TPS3R di tengah permukiman bukan hanya mengancam kenyamanan, tetapi juga kesehatan. Mereka menuntut agar pemerintah tidak hanya mengejar target program, melainkan juga mendengar aspirasi warga yang akan terdampak langsung.(fachrul)
Editor : Amran
