BANJARMASIN, klikkalsel.com – Aksi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Se-Kalimantan Selatan (Kalsel) berlangsung di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (15/1/2026)
Aksi diwarnai kericuhan, karena tidak bisa bertemu pimpinan DPRD dan Komisi I. Hingga akhirnya, massa mahasiswa hanya ditemui Anggota Komisi III DPRD Kalsel Rosehan Noor Bahri, di ruang rapat paripurna.
Aksi ini digelar untuk menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Mahasiswa menilai mekanisme tersebut berpotensi mencederai demokrasi dan menghilangkan suara rakyat.
Anggota DPRD Kalsel Rosehan Noor Bahri menyatakan secara pribadi sependapat dengan sebagian tuntutan mahasiswa.
Ia menegaskan penolakan terhadap upaya yang berpotensi menghilangkan hak rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung.
“Secara pribadi, saya punya tuntutan yang sama seperti mahasiswa. Jangan sampai membunuh suara rakyat. Memang Pilkada langsung itu mahal, tapi dengan pengawasan KPU, Bawaslu, dan aparat, saya yakin masih bisa dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga : Demo Mahasiswa di DPRD Kalsel Ricuh, Diduga Pendemo Semprot Pilox ke Arah Polisi
Baca Juga : Fantastis! Anggaran Rp35 Miliar Disiapkan untuk Lahan Stadion Internasional Kalsel
Rosehan juga menilai Pilkada melalui DPRD tidak serta-merta menjamin bebas dari praktik manipulasi politik. Bahkan, menurutnya, potensi penyimpangan bisa lebih besar dibanding Pilkada langsung.
Perbedaan pandangan mengenai mekanisme Pilkada, lanjut Rosehan, dipengaruhi sikap partai politik yang menilai Pilkada langsung membebani anggaran dan rawan kecurangan. Namun ia menegaskan, demokrasi tidak bisa diukur hanya dari efisiensi biaya. “Aspirasi mahasiswa akan saya sampaikan ke pimpinan DPRD,” tegasnya.
Sementara, Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin, Rizki menyatakan, benturan yang terjadi saat demo tadi antara peserta aksi dan aparat, dipicu oleh absennya pimpinan DPRD.
“Kami menyoroti ketidakhadiran pimpinan DPRD, khususnya Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, ketika rakyat ingin bertemu, ingin menyampaikan aspirasi secara langsung, jutsru tidak ada,” tegasnya.
Menurut Rizki, ketidakhadiran pimpinan dewan menunjukkan lemahnya komitmen wakil rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa.
Namun, hingga pukul 18.00 WITA atau batas waktu aksi berakhir, mahasiswa tetap tidak mendapatkan kesempatan menyampaikan tuntutan langsung kepada pimpinan DPRD. Massa pun meninggalkan ruang sidang paripurna dengan rasa kecewa.
“Kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak pada jilid II nanti,” ancam Rizki sebelum meninggalkan gedung dewan. (azka)
Editor : Akhmad
