BANJARMASIN, klikkalsel.com – Permasalahan tuna sosial seperti gelandangan dan pengemis menjadi perhatian serius Pemprov Kalsel. Melalui Dinas Sosial (Dinsos )Kalsel, pemerintah provinsi berupa mengoptimalkan peran rumah singgah di 13 kabupaten/kota menjadi pusat rehabilitasi tuna sosial.
Kepala Dinsos Kalsel, M. Farhanie, mengatakan rumah singgah merupakan salah satu pilar utama dalam penanganan tuna sosial. Rumah singgah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi awal dan jembatan menuju reintegrasi sosial bagi warga binaan.
Menurutnya perlu persamaan persepsi tentang peran rumah singgah di 13 kabupaten/kota agar penanganan tuna sosial bisa terlaksana efektif dan efesien sesuai fungsinya.
“Jika tidak diselaraskan, dapat menghambat efektivitas program penanganan tuna sosial secara menyeluruh di tingkat provinsi,” tuturnya dalam Rapat Koordinasi di Banjarmasin bersama Pengelolaan Rumah Singgah se-Kalimantan Selatan yang diikuti oleh 30 peserta dari Dinas Sosial dan pengelola rumah singgah, Senin (15/12/2025).
Menurut Farhanie, rapat koordinasi ini sangat fundamental untuk membangun pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengelola rumah singgah, maupun mitra kerja.
Baca Juga : Wagub Hasnuryadi Instruksikan Seluruh SKPD Pemprov Kalsel Tidak Alergi Terhadap Keterbukaan Informasi Publik
Baca Juga : Dikeluhkan Masyarakat, Pemprov Kalsel Tuntaskan Perbaikan Jalan Gatot Subroto – Lingkar Dalam Selatan
Dia menekankan pentingnya kesepakatan bersama mengenai peran, fungsi, serta standar pelayanan minimal yang harus diberikan.
“Kita harus memiliki pemahaman tunggal tentang siapa yang kita layani, bagaimana cara melayani, dan apa hasil akhir yang kita harapkan,” ucapnya.
Dua juga mendorong penyusunan dan penyamaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan rumah singgah agar lebih terstandarisasi. SOP tersebut diharapkan mampu menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan.
“Mulai dari proses penerimaan, pendataan, pelayanan kesehatan, bimbingan sosial, hingga rujukan atau pemulangan warga binaan,” tandasnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kalsel, Selamat menerangkan rapat koordinasi fokus pada peningkatan kapasitas SDM pengelola rumah singgah.
“Dengan peningkatan kapasitas SDM, kami berharap pengelolaan rumah singgah di daerah dapat berjalan lebih optimal, humanis, dan bermartabat,” tandasnya.
Melalui forum ini, Pemprov Kalsel menargetkan terbangun sinergi dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan. (rizqon)
Editor: Abadi
