BANJARBARU, klikkalsel.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menegaskan komitmennya memperluas akses keadilan hingga ke akar rumput dengan mendukung penuh keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Kalsel.
Penegasan itu disampaikan Supian HK usai Peresmian Posbankum Seluruh Desa dan Kelurahan se-Kalsel, yang dirangkai dengan Peresmian Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel, di Gedung DR. KH. Idham Chalid, Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (30/1/2026).
Menurut Supian, Posbankum menjadi jawaban konkret atas realitas masih banyaknya masyarakat kecil yang terjebak persoalan hukum, namun tak berdaya karena keterbatasan biaya, minimnya pemahaman hukum, hingga sulitnya akses pendampingan.
“Selama ini, banyak warga merasa sendirian ketika berhadapan dengan masalah hukum. Dengan Posbankum di desa dan kelurahan, negara benar-benar hadir untuk melindungi mereka,” tegas Supian HK.
Baca Juga : Videotron Jadi Sarana Peringatan Dini, BPBD Kalsel Permudah Masyarakat Mitigasi Bencana
Baca Juga : Kendalikan Inflasi Dari Sawah Jelang Ramadan, Pemprov Kalsel Perkuat Produksi Cabai dan Bawang
Ia menilai, keberadaan Posbankum bukan sekadar layanan administratif, melainkan terobosan strategis untuk memastikan keadilan tidak hanya dinikmati mereka yang mampu secara ekonomi, tetapi juga masyarakat lapisan bawah.
Tak hanya soal pendampingan, Supian HK juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi hukum yang berjalan beriringan dengan layanan Posbankum. DPRD Kalsel, katanya, siap mendorong penguatan regulasi daerah serta dukungan anggaran agar kesadaran hukum masyarakat terus meningkat.
“Keadilan sosial harus dimulai dari desa. Jika masyarakat paham hukum, maka potensi konflik, kriminalisasi, hingga ketidakadilan bisa ditekan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Ahmad Riza Patria,
Serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kementerian Hukum Kalsel dengan sejumlah instansi strategis, seperti Kejaksaan Tinggi Kalsel, Polda Kalsel, Korem 101/Antasari, serta beberapa perguruan tinggi. (azka)
Editor : Akhmad
