BANJARBARU, klikkalsel.com – Plt Gubernur Kalsel H. Muhidin menyampaikan akan melakukan asesmen Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Kalsel dan audit SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam hal ini, Muhidin berencana meminta Mendagri yang melakukan asesmen terhadap pejabat Pemprov Kalsel. Penilaian Mendagri tersebut, nantinya menjadi pertimbangan saat penggantian jabatan Eselon II atau kepala SKPD.
“Dalam waktu dekat ini, akan dilakukan Asesmen semua pejabat Eselon 2. Hasil asesmen akan menjadi patokan pengisian jabatan di Pemprov Kalsel,” tuturnya didampingi Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar di kegiatan coffee morning pejabat lingkup Pemprov Kalsel di Aula Kebun Raya Banua, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel, Banjarbaru (9/12/2024).
Dengan asesmen itu, kata Muhidin akan dapat mengetahui kapasitas dan kemampuan pejabat atau kepala dinas. Bagi yang dianggap hasilnya kurang bagus, tentu siap-siap tidak dapat jabatan.
Baca Juga Plt Gubernur Kalsel Tekankan ASN Sebagai Pelayan Publik di Orientasi PPPK
“Asesmen akan kita lakukan di Jakarta. hasilnya tidak bisa dipengaruhi oleh Sekda atau bahkan oleh gubernur sekalipun. Kamis nanti, kita akan ke Jakarta bertemu Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan permohonan asesmen seluruh kepala SKPD,” ucapnya.
H Muhidin juga mengingatkan, siapa pun yang menduduki jabatan kepala SKPD Pemprov Kalsel nantinya, adalah orang-orang yang mahir atau pintar di bidangnya dan mampu bekerja secara profesional. Untuk mengukur itu, maka dilakukan asesmen.
“Kalau kepala dinas kada pintar (tidak pandai,red), akan non jobs,” tegasnya.
Selain asesmen, Gubernur Kalsel terpilih pada Pilkada 2024 ini juga mengingatkan kepada SKPD Pemprov Kalsel untuk siap-siap di audit secara menyeluruh. Tujuannya tentu akan agar SKPD nantinya bersih dan siap untuk bekerjasama membangun Kalsel.
“Siap-siap untuk di audit. Mulai sekarang siapkan semua pertanggungjawaban secara baik dan benar. Kalau nanti ada permasalahan, tentu akan mengembalikan,” pungkasnya.
Audit tidak hanya ditujukan kepada SKPD Pemprov Kalsel saja, namun juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kalsel juga akan dilakukan. (rizqon)
Editor: Abadi
