BANJARMASIN, klikkalsel.com – Penghujung tahun 2022 serapan anggaran Pemko Banjarmasin masih terbilang rendah. Pasalnya, anggaran paling besar yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan (PUPR) Banjarmasin belum terserap maksimal.
Di tahun 2022 Pemko Banjarmasin mendapatkan target dibidang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 359,3 miliar. Hingga bulan Oktober 2022 sudah terealisasi sebesar Rp 242,3 miliar atau 67,4 persen.
Realisasi tersebut didapatkan dari sejumlah sektor yakni sektor pajak yang ditarget Rp 298 miliar hingga Oktober terealisasi sebesar Rp 210 miliar atau 70,77 persen.
Kemudian untuk sektor Pengelolaan daerah yang dipisahkan ditarget sebersar Rp 30 miliar hingga kini sudah terealisasi sebesar Rp 19,9 miliar 65 persen. Lalu untuk PAD lain-lain hingga kini baru terealisasi sebesar 37,55 persen dari target Rp 31,1 miliar.
Sedangkan sektor belanja daerah yang dianggarkan pada tahun 2022, di Anggaran Pendapatan Belajan Daerah (APBD) murni sebesar Rp 1,756 triliun, kemudian ditambah Rp 272 miliar di APBD perubahan sehingga menjadi Rp 2,028 triliun.
Namun dari APBD tersebut sektor belanja di Pemko Banjarmasin dianggarkan Rp 40,082 miliar terserap sebesar Rp 26,460 miliar atau 58,69 persen.
Baca Juga : Pemko Banjarbaru Siap Mendukung Kegiatan Peningkatan Kualitas Wartawan di Banjarbaru
Baca Juga : Berinovasi dengan Kemajuan Era Digital, Pemko Banjarmasin Luncurkan Aplikasi Simtaru
Kemudian belanja barang dan jasa yang dianggarkan Rp 16,8 miliar terserap Rp 7,6 miliar atau 45,43 persen. Sedangkan belanja modal sebesar Rp 3,7 miliar terserap 25,65 persen. Lalu untuk Belanja Tak Terduga yang dianggarkan Rp 9,7 miliar dan baru terserap 7,58, persen.
Disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo bahwa serapan anggaran pemko Banjarmasin saat ini masih terbilang rendah. Pasalnya sebagian besar anggaran kemungkinan akan terserap di akhir tahun.
“Capaian ini masih terbilang rendah, karena banyak SKPD yang masih belum melakukan pencaira untuk belanja,” ucapnya.
“Seperti kegiatan-kegiatan konstruksi banyak pekerjaan yang diselesaikan di akhir tahun,” sambungnya.
Meski demikian ia tetap optimis di akhir November 2022 ini, serapan anggaran Pemko Banjarmasin bisa memenuhi target.
“Dengan berakhirnya kontrak-kontrak kegiatan konstruksi itu, bisa dipastikan akan meningkatkan serapan anggaran di Pemko Banjarmasin,” terangnya.
Edy juga mengatakan SKPD yang hingga sampai saat ini serapan anggarannya masih rendah yakni Dinas PUPR dan BPKPAD.
“Di Dinas PUPR banyak kontrak di akhir tahun. Sama juga seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat. Kita perkirakan akhir November akan dilakukan pencairan,” jelasnya.
Sedangkan di BPKPAD sendiri, hal itu dikarenakan ada dana belanja tak terduga (BTT) yang penggunaannya tidak tentu setiap bulan.
“Ada sekitar Rp12 miliar yang mengendap. Berbeda halnya seperti gaji pegawai dan Tabungan Perumahan (Taperum) yang dikeluarkan tiap bulan,” terangnya.
Ke depannya, Ia bakal mengimbau semua SKPD untuk mempercepat proses pembayaran pada setiap pengerjaan.
“Kalau pekerjaan cepat selesai jangan ditahan pembayarannya. Karena akan mempengaruhi nilai serapan. Terlihat oleh Pemerintah Pusat dianggap lambat serapannya. Padahal cuma proses pembayarannya saja yang memakan waktu,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
