BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru melalukan operasi pengamanan barang milik daerah melalui kegiatan Sidak kendaraan, Senin (28/08/2023).
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarbaru H. Said Abdullah sebagai pimpinan operasi Sidak menyasar ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), Dinas Pekerjaan Umum dan Penatapan Ruang (PUPR), BPBD dan Kesbangpol Banjarbaru.
Dalam Operasi ini tentunya Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memastikan kelancaran distribusi barang milik daerah, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan kendaraan dinas.
Tidak hanya itu, Sidak ini juga memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, keberadaan barang-barang milik daerah yang dipakai, dan memastikan bahwa penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
“Jadi apa yang kita temukan hasil sidak permasalahannya adalah adanya pajak yang mati, sepeda motor yang tidak bisa dihidupkan, ada kendaraan yang tidak dirawat,” ujarnya.
Baca Juga : Izlal Dan Farah Resmi Sandang Gelar Nanang Galuh Kebudayaan Banjarbaru
Baca Juga : Gandeng APJI, UMKM Binaan PLN Inisiasi Pelatihan Tata Boga di Banjarbaru
Dari bentuk permasalahan tersebut diminta agar dalam waktu dekat cepat diselesaikan.
“Kalau memang sudah tidak tepakai segera cepat kembalikan Pemko, agar dilakukan pelelangan dari pada tercatat tapi ternyata tidak dioperasionalkan. Dan sedangkan plat-plat nomor kendaraan yang mati cepat diselesaikan,” ucapnya.
Sementara aset hibah dari Kementerian juga diminta diselesaikan dan dilengkapi, agar dapat dimiliki Pemerintah Kota Banjarbaru sepenuhnya.
“Dari lima SKPD yang kena Sidak pada hari ini memang tidak ada ditemukan aset yang hilang,” katanya.
Dengan dilakukannya pengamanan operasi barang milik daerah melalui sidak kendaraan ini, menjadi langkah awal dalam membangun budaya pengelolaan aset yang lebih baik. Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk terus melakukan operasi serupa secara rutin.
Guna memastikan kelancaran distribusi barang milik daerah dan mendorong praktik tata kelola yang lebih baik di kalangan instansi pemerintah. (adv/restu)
Editor : Akhmad
