BANJARMASIN, klikkalsel.com – Musyawarah Daerah (Musda) ke-13 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel berpolemik. Sederet Organisasi Kepemudaan (OKP) menolak hasil musyawarah yang digelar pada 12 September 2025 lalu di Banjarmasin, dan mengultimatum keluar dari KNPI Kalsel.
Setidaknya ada 30 OKP dalam Cipayung Plus, OKP, Badan Otonom NU, dan Badan Otonom Muhammadiyah menegaskan bakal angkat kaki dari KNPI Kalsel.
Mereka menuntut DPP KNPI membatalkan hasil musda. Kemudian meminta dilaksanakan musyawarah ulang sesuai dengan prosedur yang transparan dan demokratis.
“Selamat-lambatnya 3×24 jam sejak tuntutan ini dilayangkan, jika tidak ada tindak lanjut, kami siap keluar dari KNPI Kalsel,” tegas mereka menyampaikan pernyataan sikap bersama di Halaman Gedung KNPI Kalsel, Jalan Lampung Mangkurat Banjarmasin, Selasa (16/9/2025) sore.
Berbagai kejanggalan dan cacat prosedur pelaksanaan musda, mulai dari kuorum yang tidak terpenuhi, dewan presidium sidang tidak lengkap, dan dugaan adanya peserta fiktif yang menjadi dasar penolakan mereka.
“Undangan baru kami terima H-2, tidak penjaringan yang transparan, bahkan mekanisme persidangan tidak sesuai aturan,” ucap Ketua HMI Badko Kalsel, Abdu Aswadi.
Baca Juga : Ridho Akbar Dilantik Sebagai Ketua KNPI Banjarmasin 2025–2028, Fokus Optimalkan Peran Pemuda
Abdi mengaku kecewa dengan pelaksanaan musda serampangan tersebut, terlebih lagi dihendel para senior di KNPI Kalsel. Seharusnya KNPI Kalsel, sebut Abdi, menjadi contoh yang baik bagi organisasi kepemudaan.
“Kami kecewa melihat para senior kami yang di atas sana seolah tidak tahu seperti apa cara mekanisme persidangan yang baik dan benar. Apakah itu akan menjadi contoh untuk organisasi kepemudaan di Kalsel,” tandasnya.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalsel, Fery Setiadi turut menyoroti kejanggalan pelaksanaan musda yang terkesan dipaksakan. Misalnya komposisi dewan presidium yang tidak lengkap, dan peserta musda tidak memenuhi kuorum.
“Presidium sidang seharusnya tujuh orang, tapi yang hadir hanya satu. Kuorum juga tidak tercapai. Lebih ironis lagi, musyawarah hanya berlangsung 15 menit untuk menentukan kepemimpinan tiga tahun ke depan. Itu jelas cacat administrasi,” pungkasnya.
Pelaksanaan musda tersebut pun sempat terjadi deadlock. Sejumlah perwakilan KNPI kabupaten/kota dan OKP memiliki walk out, namun forum tetap menetapkan Imam Satria Jati sebagai Ketua DPD KNPI Kalsel, Andi Rustianto sebagai sekretaris, Gadis Wahyu Ramadhan Tari sebagai bendahara, dan Rully Rozano sebagai Ketua MPI. (rizqon)
Editor: Abadi
