BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sejak tahun 2017 hingga 2024, Pemprov Kalsel dibawah kepemimpinan Gubernur Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin telah merehab rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak 853 unit yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota.
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut merupakan program unggulan Pemprov Kalsel melalui Dinas Sosial yanh dilaksanakan setiap tahun kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Muhammadun melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Gusnanda Effendi mengatakan sejak kepimpinan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, beliau sangat atensi sekali terkait dengan kehidupan masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan.
“Salah satu kebutuhan dasar yang menjadi keperluan adalah tempat tinggal atau rumah. Sementara rumah yang ditempati selama ini jauh dari kata layak baik dari sisi kesehatan maupun kenyamanan karena faktor yang tidak mampu dan sisi pengetahuan yang kurang,” tuturnya, Rabu (11/9/2024).
Adapun rumah direhab berdasarkan usulan dari Dinsos Kabupaten/Kota. Selanjutnya diverifikasi apakah rumah yang diusulkan sesuai dengan komponen yang akan direhab yaitu atap, lantai, dinding.
Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Paman Birin Berikan Penjelasan atas Raperda tentang Perubahan APBD 2024
Baca Juga : Dua Atlet Panjat Tebing Kalsel Lolos ke Babak Final Combined Campuran di PON XXI: Mohon Doa
Gusnanda mengatakan, dengan adanya program tersebut serta arahan pimpinan, masyarakat pun sangat senang dan bangga karena mereka bisa hidup layak, beraktivitas, dan dapat beribadah di rumah masing-masing
“Banyak masyarakat menghendaki bantuan RS-RTLH ini sampai ke mereka, tetapi kita akui karena kuota dan anggaran yang terbatas, sementara permintaan yang meningkat maka kita mendahulukan tingkat kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan yang masi bisa bertahap,” ucapnya.
Sementara itu, di tahun 2024 ini program RS-RTLH sudah mencapai 70 persen dan ditargetkan pada Oktober atau November sudah mulai monitoring.
“Keterlambatan dikarena ada 2 kabupaten yang terlambat pengerjaan karena usulan yang bermula dari Ketua RT. Selanjutnya diteruskan Kepala Desa atau Kelurahan selanjutnya ke Pendamping dan Dinsos Kabupaten/Kota. Inilah yang memerlukan waktu lama, akan tetapi kita optimis hingga akhir tahun selesai target sesuai waktu,” pungkasnya. (rizqon)
Editor: Abadi
