Ia menuturkan, sudah seharusnya pemerintah mampu menyajikan data yang berkualitas dalam rangka mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
“Satu data merupakan upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan jalan membangun database pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap kebijakan dan implementasinya. Data yang dibutuhkan, antara lain data pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, dan reformasi birokrasi,” jelasnya.
Roy juga mengakui, kondisi implementasi satu data di Kalsel saat ini masih mengalami banyak tantangan dan hambatan. Diantaranya adalah data yang tidak konsisten dan tersebar di berbagai institusi publik yang sulit untuk diakses, kurangnya koordinasi antar institusi pemilik data, dan data yang tidak terstandar.
“Melalui FGD inilah, seyogyanya ‘gap’ antar instansi dapat dikurangi sehingga SKPD sebagai produsen data memahami perannya dalam menyusun metadata sektoral serta bagaimana pemanfaatannya,” ujarnya.
“Mengingat persentase capaian kelengkapan metadata kegiatan dan indikator statistik sektoral tahun 2020 masih mencapai 27,08%, maka masih diperlukan kerja sama dalam pemenuhan kelengkapan metadata statistik sektoral ini,” imbuh Roy
Sementara itu, dia menambahkan, sebagai walidata statistik di tingkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban melakukan koordinasi kepada produsen data untuk pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data, serta menyebarluaskan data tersebut. Tentunya Diskominfo juga harus menyediakan portal informasi metadata yang dapat diakses para pengguna data dalam rangka transparansi data pembangunan.
“FGD hari ini, tentunya dapat menjadi langkah awal khususnya dalam menetapkan data prioritas daerah yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. partisipasi aktif dari peserta FGD tentunya akan memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan satu data di Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (adv/rizqon)
Editor: Abadi
