BANJARMASIN, klikkalsel.com — Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggebrak Gedung DPRD Kalsel. Bukan hanya berorasi di halaman, ratusan mahasiswa berhasil masuk dan duduk langsung di ruang Paripurna DPRD, Rabu (26/11/2025).
Dari kursi yang biasanya hanya ditempati para wakil rakyat, mahasiswa melontarkan tuntutan keras menyangkut KUHP, lingkungan, hingga hak masyarakat adat.
Di hadapan para legislator, mahasiswa menyampaikan enam poin tuntutan utama, yakni isu hukum, Meratus, tambang, lingkungan, BBM, dan UU pro-rakyat.
Kemudian menolak pasal-pasal bermasalah di KUHP baru, menuntut pembatalan penetapan Taman Nasional Meratus,
menghentikan tambang ilegal dan membuka penyidikan terkait perampasan tanah serta pencemaran lingkungan, menyelamatkan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Baca Juga : Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Kalsel, Desak Percepatan Pembahasan RUU KUHP yang Dinilai Bermasalah
Baca Juga : Sebanyak 1.681 PPPK Paruh Waktu Resmi Terima SK
Lalu mengkaji ulang kebijakan BBM, serta mendesak pengesahan regulasi yang berpihak pada rakyat.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyambut mahasiswa dan menyatakan DPRD siap membawa tuntutan mereka ke tingkat pusat.
Tidak berhenti pada janji, Supian HK langsung meneken MoU bersama perwakilan mahasiswa salah satu isinya meminta Gubernur Kalsel menarik rekomendasi pengusulan Taman Nasional Meratus.
“Ini suara yang harus kami sampaikan. Kami apresiasi mahasiswa yang datang dengan tertib, dan petugas keamanan yang menjaga jalannya aksi,” katanya. (azka)
Editor : Akhmad
