MARABAHAN, klikkalsel.com – Pj. Bupati Barito Kuala, Dinansyah, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Kuala yang digelar di lantai III Kantor DPRD, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Selasa (8/10/2024).
Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian nota keuangan APBD 2025 ini merupakan hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati pada 2 Agustus 2024.
Dalam sambutannya, Dinansyah menjelaskan bahwa rancangan APBD 2025 memiliki struktur yang serupa dengan yang telah diuraikan dalam KUA-PPAS sebelumnya.
Baca Juga Paripurna DPRD Batola: Pengucapan Sumpah Pimpinan Masa Jabatan 2024-2029
Baca Juga Pemkab Batola Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024
“Dinamika anggaran pendapatan masih dipengaruhi oleh taksiran alokasi dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, serta pendapatan pajak dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dinansyah menyebutkan bahwa meski rancangan ini sudah diajukan, masih dibutuhkan penyesuaian terkait perolehan pendapatan dan alokasi belanja.
Substansi perencanaan anggaran APBD 2025 mencakup anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada hari ini, nilai yang diusulkan adalah sebesar Rp 1.572.093.659.966.
“Spesifikasi muatan substansi perencanaan anggaran pada APBD kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2025, meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan, yang ditetapkan dan diusulkan kepada dewan yang terhormat pada hari ini, selasa tanggal 8 oktober 2024, adalah dengan nilai sebesar satu triliun, lima ratus tujuh puluh dua milyar, sembilan puluh tiga juta, enam ratus lima puluh sembilan ribu, sembilan ratus enam puluh enam rupiah,” jelasnya.
Dengan besaran anggaran tersebut, Dinansyah optimis Pemkab Barito Kuala akan tetap berupaya maksimal dalam meningkatkan kinerja, khususnya sebagai elemen kunci dalam pembangunan daerah.
Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, perwakilan SKPD, para Camat, Lurah, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN/BUMD setempat. (adv/airlangga)
Editor: Abadi
