JAWA BARAT, klikkalsel.com – Dalam upaya mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perdagangan, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Selasa (14/10/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat tata kelola perdagangan daerah, menjamin stabilitas distribusi bahan pokok, serta meningkatkan daya saing produk lokal Banua di tengah dinamika pasar modern yang semakin kompetitif.
Wakil Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Umar Sadik mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk menyerap pengalaman dan praktik terbaik dari Jawa Barat yang dinilai memiliki regulasi perdagangan paling relevan dengan rancangan yang sedang disusun Kalsel.
“Kita fokus menggali referensi yang bisa diterapkan di Kalimantan Selatan. Dari hasil survei dan kajian, regulasi perdagangan di Jawa Barat adalah yang paling mendekati konsep Raperda yang akan kita rumuskan,” ujar Umar Sadik.
Ia menambahkan, banyak masukan berharga yang diterima dari hasil diskusi bersama pihak Disperindag Jabar, terutama mengenai penguatan regulasi, implementasi teknis di lapangan, dan tata kelola distribusi barang pokok.
“Semoga Raperda yang nanti lahir bisa benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di Kalsel,” tegasnya.
Baca Juga : Komisi III DPRD Kalsel Kunjungi BP Taskin, Bahas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Baca Juga : Pansus III DPRD Kalsel Targetkan Tambahan Modal Rp400 Miliar untuk Bank Kalsel
Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jawa Barat, R. Firman Nurtafiyana, menyambut baik kunjungan Pansus II DPRD Kalsel tersebut. Ia menilai pertemuan ini menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus mempererat hubungan kerja sama antar daerah.
“Hubungan perdagangan antara Jawa Barat dan Kalsel selama ini sudah terjalin baik. Melalui forum seperti ini, sinergi bisa semakin diperkuat,” ujar Firman.
Dalam pertemuan itu, sejumlah poin strategis turut dibahas, seperti mekanisme pengendalian bahan pokok, optimalisasi sarana dan prasarana pergudangan, pola operasi pasar yang terintegrasi, hingga strategi peningkatan ekspor daerah.
“Kami berbagi banyak hal, mulai dari pengelolaan bahan pokok, pemanfaatan pergudangan, pelaksanaan operasi pasar, hingga strategi ekspor yang bisa dikembangkan di daerah,” jelasnya.(adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
