BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus mempertegas komitmen membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Para ASN didorong bekerja bebas dari intervensi politik, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Sekdaprov, M. Syarifuddin menekankan hal tersebut saat membuka Pelatihan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Senin (26/1/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel tersebut dipusatkan di Banjarbaru dan diikuti ratusan ASN dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga upaya memperkokoh integritas ASN agar tetap profesional, independen, dan bersih dari praktik korupsi.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan ini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada para peserta yang berkomitmen mengikuti pelatihan integritas ASN maupun pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Sekdaprov membaca sambutan tertulis gubernur.
Gubernur H. Muhidin menegaskan, pelatihan integritas menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter ASN yang jujur dan berakhlak, sekaligus benteng agar birokrasi tidak mudah terpengaruh intervensi politik maupun kepentingan pribadi.
“Pelatihan integritas membangun kesadaran, etika, dan sikap anti korupsi melalui penerapan nilai-nilai berakhlak. Inilah pondasi karakter ASN agar memiliki integritas dalam mengemban tanggung jawab apa pun,” tegasnya.
Baca Juga : Gubernur Muhidin Tegaskan Loyalitas dan Kerendahan Hati kepada Praja IPDN Kalsel
Baca Juga : Gubernur Muhidin Datang ke Lok Buntar Serahkan Bantuan
Sementara itu, pelatihan pengadaan barang dan jasa dipandang strategis untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan transparan, taat regulasi, dan akuntabel, mengingat sektor pengadaan memiliki peran besar dalam percepatan pembangunan daerah.
“Pelatihan pengadaan barang dan jasa menjadi bekal penting agar ASN mampu melaksanakan proses pengadaan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan. Dengan integritas yang kuat, sektor ini dapat terhindar dari praktik penyimpangan,” lanjut Gubernur.
Melalui kedua pelatihan tersebut, Gubernur berharap ASN mampu menjawab tantangan birokrasi yang terus berubah, serta menjalankan peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pemerintahan yang bebas dari intervensi politik, kolusi, dan nepotisme.
“Semoga dari pelatihan ini lahir jiwa-jiwa pemimpin yang jujur, adil, bertanggung jawab, serta memiliki kecakapan teknis untuk mempercepat pembangunan daerah melalui tatanan birokrasi yang bersih,” harapnya.
Untuk diketahui, Pelatihan Integritas ASN diikuti 30 ASN dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Sementara Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I bagi PA dan KPA diikuti 120 pejabat eselon II dan III. Pelatihan dilaksanakan selama lima hari, mulai 26 hingga 30 Januari 2026, dengan metode tatap muka di Kantor BPSDMD Provinsi Kalsel.
Upacara pembukaan ditandai dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin, didampingi Pelaksana Harian Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Syahrizal Fauzan, serta Ketua Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Provinsi Kalsel, Tina Purnamawati, kepada perwakilan peserta. (rizqon)
Editor: Abadi
