BANJARMASIN, klikkalsel – Pengamat sosial politik asal Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Andi Tendri Sompa mengungkapkan peran perempuan dalam membangun daerah, patut diperhatikan publik. Menurut Andi Tenri, ada persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di sejumlah bidang, salah satunya dalam ranah politik dan profesi lainnya.
Andi Tendri berbagi pengalaman kepada para mahasiswi ULM dan IUN Antasari Banjarmasin, sebagai bagian haum hawa yang memiliki daya saing.
Hal itu, ia utarakan pada kegiatan dialog yang mengangkat tema peran serta perempuan dalam politik sebagai upaya membangun dearah, di Aula Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin, Senin (1/6/2019).
“Perempuan yang ingin dipandang jangan hanya bermodal cantik, tetapi harus memiliki potensi diri,” ucapnya saat menyampaikan materi.
Akademisi ULM ini mencurahkan faktor dasar kaum hawa tak menonjol tampil di depan publik. Diantaranya, masih tertanam paradigma keliru tentang dunia politik, sehingga perempuan enggan terjun langsung untuk ambil bagian.
Padahal saat ini, kata dia, pintu terbuka bagi perempuan yang ingin berkecimpung di dunia politik. Sebagaimana UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan partai politik dan parlemen untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari total anggota.
Kendati demikian, Andi Tenri Sompa menekankan kaum hawa tidak menutup diri. Ditekankannya, perempuan yang telah duduk di kursi parlemen atau sebagai wakil rakyat harus membuahkan hasil, menyuarakan asprirasi masyarakat.
“Menurutnya saya pribadi tidak penting 30 persen itu, yang terpenting upaya potensial apa sih yang diinginkan perempuan, apa sih kepentingan perempun yang harus disalurkan dalam konteks kebijakan publik,” sebutnya.
Dia juga menyebutkan di Kalimantan Selatan keterlibatan perempuan di dunia politik, cukup berkembang. Dipaparkannya saat ini calon anggota DRPD terpilih ada 11 orang dari kaum hawa. Jumlah itu bertambah 3 orang dari pemilu legislatif 2014 lalu, selain itu ada juga kepala daerah di Kalsel dijabat seorang perempun, yakni Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani.
“Saya lihat sudah bermakna kehadiran perempuan di situ, meski 30 persen belum tercapai. Buktinya ketua DPRD Banjarmasin juga perempuan, dan Bupati Barito Kuala yang sebelumnya Ketua DPRD Provinsi,” pungkasnya.
Di samping itu, anggota DPRD Banjarmasin Noorlatifah mengungkapkan pengalamannya selama menjadi wakil rakyat tak ada perbedaan hak dalam berkiprah, terkhusus menyalurkan aspirasi masyarakat. Lala sapaan akrabnya menambahkan perempuan yang terjun ke dunia politik, harus komitmen dengan niatan awal melangkah sebagai wakil rakyat.
“Jadi tergantung dari individu perempuan itu sendiri, ingin menyampaikan hak suaranya atau tidak. Nah, ketika kita bergabung di ranah politik tidak ada yang namanya perbedaan antara perempuan dan laki, hak kita sama,” ucapnya. (rizqon)
Editor : Farid
