BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemprov Kalsel melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah merampungkan pembangunan 164 rumah untuk warga kurang mampu yang tersebar di 13 kabupaten/kota.
Pembangunan rumah tersebut merupakan pelaksanaan program Bantuan Sosial (Bansos) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) di kawasan kumuh.
“Per akhir Juli, 161 unit rumah sudah 100 persen rampung, sementara 14 unit masih dalam tahap penyelesaian fisik. Dengan demikian, progres fisik keseluruhan sudah mencapai 94,87 persen,” tutur Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy, Rabu (6/8/2025).
Dijelaskannya, ada kendala teknis di lapangan sepert keterbatasan tenaga tukang dan sistem pengerjaan rumah secara bergantiani sehingga 14 rumah yang masih dalam tahap penyelesaian fisik.
“Upaya percepatan terus kami dorong melalui koordinasi bersama tim teknis di desa dan kelurahan, serta mengajak warga bergotong royong dalam penyelesaian pembangunan,” ujarnya.
Musyidah mengatakan Program PK-RTLH merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penanganan kawasan kumuh di Kalsel. Tahun ini, target penanganan kawasan kumuh mencapai 43,61 persen dari total wilayah kumuh yang ada.
Selain itu, bantuan sosial ini menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, serta mendorong kemandirian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui stimulan hunian yang layak.
Baca Juga : Warga Keluhkan Program Bansos
Baca Juga : Wali Kota Resmikan TMMD, Tekankan Pemerataan Pembangunan
“Indikator kekumuhan seperti ketahanan bangunan, kondisi jalan lingkungan, dan sistem drainase, menjadi fokus utama. Kami berharap masyarakat penerima bantuan menjaga dan merawat hunian agar kawasan yang telah ditata tidak kembali menjadi kumuh,” ucapnya.
Data penerima bantuan PK-RTLH sendiri berasal dari usulan Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi pada 2024 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Dari total 180 unit yang direncanakan, 175 unit telah mendapatkan pencairan dana Bansos Tahap I dan II.
Sementara 5 unit lainnya mengalami penundaan karena calon penerima meninggal dunia dan akan dilakukan penggantian nama melalui APBD-P 2025.
Berdasarkan baseline tahun 2022, terdapat 2.166 unit RTLH di kawasan kumuh Kalsel. Hingga 2025, sebanyak 695 unit telah tertangani. Tahun ini, Pemprov menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 35,09 hektare, termasuk intervensi terhadap rumah tidak layak huni.
Setiap pelaksanaan kegiatan PK-RTLH didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang direkrut Disperkim sejak awal 2025. Satu TFL bertanggung jawab mendampingi 15–20 penerima bantuan, memberikan edukasi, serta memastikan kualitas dan transparansi pembangunan.
“Untuk tahun 2026, kami harapkan bisa lebih banyak. Tahun ini, total perbaikan RTLH mencapai 1.180 unit termasuk penanganan di kawasan bencana pasca banjir 2021 dan kawasan kumuh provinsi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, melalui program ini, Pemprov Kalsel meningkatkan kualitas permukiman, mengurangi angka kekumuhan, dan mempercepat pencapaian target RPJMD yakni 78,47 pesen kawasan permukiman layak huni pada akhir periode. (rizqon)
