BANJARMASIN, klikkalsel.com – Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun anggaran 2025 melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir tahun, pendapatan daerah mencapai Rp10,94 triliun atau 103,99 persen dari target sebesar Rp10,52 triliun.
Di balik capaian tersebut, sektor pajak daerah menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski masih terdapat beberapa jenis pajak yang belum mencapai target optimal.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengatakan PAD terealisasi sebesar Rp5,18 triliun atau 113,11 persen dari target Rp4,58 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dengan realisasi Rp4,21 triliun atau 113,60 persen.
“Pajak daerah masih menjadi kontributor utama PAD Kalsel. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang cukup baik,” ujar Subhan di Banjarbaru, Rabu (21/1/2026).
Dari seluruh jenis pajak, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan realisasi Rp2,82 triliun atau 118,58 persen dari target.
Baca Juga : PAD Kalsel Merosot, DPRD Cari Terobosan
Baca Juga : Puluhan Objek Wisata di Kalsel Terendam Banjir
Disusul Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp389,03 miliar atau 117,89 persen, serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp606,48 miliar atau 101,08 persen.
Sementara itu, pajak berbasis sumber daya air juga menunjukkan kinerja positif. Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi 113,87 persen dan Pajak Air Bawah Tanah (PAB) bahkan mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 141,04 persen dari target.
Namun demikian, Subhan mengakui masih ada jenis pajak yang belum memenuhi target, yakni Pajak Rokok dengan realisasi 96,53 persen serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru mencapai 81,79 persen.
“Jenis pajak yang belum optimal akan menjadi perhatian kami. Evaluasi dan penguatan strategi pemungutan akan terus dilakukan agar ke depan kontribusinya bisa meningkat,” tegasnya.
Subhan berharap, dominasi sektor pajak daerah terhadap PAD dapat terus dipertahankan, sekaligus mendorong optimalisasi jenis pajak yang masih rendah guna memperkuat kemampuan fiskal l dan mendukung pembangunan serta pelayanan publik di Kalsel. (rizqon)
Editor: Abadi
