BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pendapatan pada laporan pertanggungjawaban APBD 2021 menjadi catatan DPRD Banjarmasin. Sebab, pendapatan ada 18 sektor pajak dan retribusi tidak tercapai.
Disebabkan hal itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali menilai, kemampuan keuangan daerah Banjarmasin menurun.
Menurutnya, selain pendapatan yang kurang, penyebab kurangnya kemampuan keuangan daerah juga karena belanja pegawai yang terlalu tinggi.
“Memang belanja pegawai tidak menjadi pengaruh signifikan, karena penyebab paling dominan adalah soal pendapatan yang turun. Akibatnya grade APBD Banjarmasin menjadi turun,” katanya, usai Paripurna persetujuan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD 2021 menjadi Perda, Rabu (6/7/2022).
Politisi Partai Golkar ini pun meminta, catatan yang disampaikan pihaknya itu agar disikapi oleh SKPD penghasil. “Sehingga pada 2022 ini dan berikutnya, pendapatan lebih meningkat maksimal,” tandasnya
Baca Juga : Pemko Banjarmasin Imbau Panitia Kurban Tak Gunakan Kantong Plastik
Baca Juga : Pegawai Dewan dan Anggota HMI Bersitegang, Begini Penjelasan DPRD Banjarmasin
Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin H Arifin Noor mengatakan, laporan pertanggungjawaban (LPj) APBD 2021 diterima, namun ada sejumlah catatan yang diberikan, agar pelaksanaan APBD ke depan lebih maksimal.
“Catatannya yakni harus ada hubungan yang baik antara legislatif dengan SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin, guna rasionaliltas soal pendapatan,” ujarnya.
Supaya pendapatan tersebut benar-benar rasional, Arifin mengimbau, SKPD penghasil mempunyai trik, agar pendapatan jangan sampai berada pada level selalu rendah. “Nah kita ingin ada di posisi tinggi,” ujarnya.
Catatan lain, yakni kegiatan atau program pembangunan dari Pemko Banjarmasin selalu terhubung dengan DPRD Banjarmasin. Sehingga, pembangunan tersebut betul-betul dirasakan dan tepat dirasakan warga.
“Catatan dewan ini akan menjadi catatan bagi kami dan bersama – sama SKPD untuk dibicarakan,” sebutnya. (farid)
Editor : Hery Murdi
