MARTAPURA, klikkalsel.com – Angka stunting di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan, dari 26,4 menjadi 30,1 persen di 2024 ini. Hal tersebut menjadi sorotan para anggota DPRD hingga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan.
Dalam melakukan penanganan stunting tersebut, berbagai macam upaya telah dilakukan, bahkan dengan menggelontorkan dana yang tidak sedikit.
Sehingga politisi muda Partai Gerindra, H Muhammad Iqbal angkat suara, setelah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Rabu (19/06/2024) lalu, di mana menurutnya dałam penanganan stunting di Kabupaten Banjar para instansi atau dinas terkati tidak memiliki kerja sama.
“Kita bisa lihat saat RDP gabungan kemarin, jelas sekali koordinasi, informasi dan kerjasama antar dinas terkati stunting ini masing-masing mengutamakan instansinya pribadi,” ucap lelaki yang akrab disapa Ibank ini kepada klikkalsel.com, Jumat (21/06/2024) sore.
Bahkan menurutnya, dinas yang dipercayakan melakukan penanganan terhadap stunting di Kabupaten Banjar kurang fokus pada penanganan, sehingga tidak transparan dan akuntabel dengan adanya tumpang tindih atau overlapping.
Tidak sampai di sana, H Ibank juga melakukan tolak ukur dalam rapat tersebut, pasalnya Ketua dan Sekretaris Tim Penanggulangan Penanganan Stunting (TPPS) tidak pernah berhadir dalam RDP Gabungan yang digelar Komisi II dan IV DPRD Banjar.
“Ada satu pertanyaan ulun (saya, red) lontarkan, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. yaitu apa yang telah diberikan kepada KRS (Keluarga Rawan Stunting, red) sebanyak 31.354 di_2023? Belum lagi KRS memiliki Balita, KRS tidak memiliki air minum layak, KRS tidak memiliki jamban layak, KRS Pra Sejahtera bagaimana pemerintah daerah dengan anggaran yang besar tersebut apakah sudah memberikan bantuan yang semestinya?,” geramnya.
Baca Juga : Program BUNGAS, Pertamina dan Pemko Banjarmasin Berikan Stimulus kepada Anak Beresiko Stunting
Baca Juga : Polda Kalsel Resmi Pindah ke Banjarbaru
Dalam hal ini, Ibank menyarankan, jika seharusnya penganggaran dan peruntukannya harus konkret, serta lebih banyak untuk bantuan langsung, seperti telur, ikan, daging, sayur, dan makanan bergizi yang diberikan.
“Mengapa harus begini? Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat saja,” berangnya.
“Salah satu program presiden terpilih 2024 Bapak Prabowo Subianto, berbagi makanan ditujukan kepada ibu hamil dan susu kepada anak-anak. Dan selama ini ulun sebagai Kader Gerindra juga turut serta berbagi makan kepada masyarakat dengan Program Berkah semenjak tahun 2015,” tambahnya.
Menurut Ibank, penanganan stunting harus merata, dengan melibatkan dinas terkait sampai ke perangkat desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
Selain itu, Ibank mengatakan, menurut data berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) pada Mei 2024 lalu, mencapai 23,78 % apakah data tersebut sudah sesuai dengan fakta di lapangan?Karena menurutnya keterkaitannya dengan pro aktifnya Posyandu di desa.
“Ketika mau memaksimalkan hasil keakuratan data dari EPPGBM maka posyandu harus ada dan aktif di semua desa dan Kader Pembangunan Manusia, posyandu harus cepat tanggap mendata seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dengan pro aktif door to door dan juga pemerintah harus memberikan perhatian serta reward kepada KPM yang bekerja keras secara maksimal di lapangan. Karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tandasnya. (Mada Al Madani)
Editor: Abadi
