BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sebanyak 33 panti asuhan di Kota Banjarmasin kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan setelah bantuan konsumsi dari Pemko Banjarmasin dihentikan sejak 2024 dan dipastikan tidak kembali dianggarkan pada 2025.
Situasi tersebut mencuat saat peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial, yang disampaikan oleh Anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Banjarmasin, Abdul Khair.
Ia mengungkapkan, para pengelola panti selama ini mengandalkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak panti, khususnya konsumsi harian. Namun bantuan itu kini tidak lagi diterima.
“Sejak setahun yang lalu bantuan itu tidak ada. Informasinya karena keterbatasan anggaran. Namun lembaga sosial lain seperti Karang Taruna masih dapat. Kami berharap ini bisa jadi perhatian,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).
Abdul Khair menyebutkan, tak kurang dari 600 anak panti saat ini sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan dari pemerintah daerah, terlebih kondisi ekonomi yang membuat peran donatur swasta semakin melemah.
“Dalam kondisi ekonomi sekarang, donatur dari pihak swasta tidak bisa kita harapkan lebih. Karena itu, kami berharap kepedulian dari pemerintah,” terangnya.
Baca Juga : Banjarmasin Jadi Daerah Kasus HIV Tertinggi di Kalsel dengan 219 Kasus
Baca Juga : Banjir Rob Terjadi Tiap Tahun: Masalah Berulang yang Harus Segera Ditangani Pemko Banjarmasin
Ia juga membandingkan besaran bantuan konsumsi yang pernah diterima dengan daerah lain, yang menurutnya sangat timpang.
“Hanya sekitar Rp3.000 lebih per anak per hari, sementara di kabupaten lain ada yang sampai Rp30 hingga 40 ribu per hari. Tapi kami maklum, mungkin karena jumlahnya banyak. Namun sejak tahun lalu bukan naik, malah dihilangkan anggarannya,” paparnya.
Tak hanya soal makan, ia menerangkan bahwa keberlangsungan panti berkaitan erat dengan masa depan anak-anak yang diasuh, mulai dari pendidikan hingga pembinaan mental.
“Info dari Dinas Sosial, mereka sudah mengajukan, tetapi di Rencana Kerja dan Anggaran tidak ada. Ini yang kami pertanyakan, ke mana hati para pejabat? Masa anak yatim dikesampingkan,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan bahwa tanpa dukungan nyata, sejumlah panti terancam gulung tikar, yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Nuryadi, tidak menampik adanya pemangkasan anggaran untuk sektor tersebut.
“Ya, memang berkurang. Kami akan koordinasi lagi, semoga bisa ditambah,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
