TANJUNG, klikkalsel.com – Bupati Tabalong H. Muhammad Noor Rifani memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah dalam tahapan validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tersebut, dilaksanakan secara virtual. Kabupaten Tabalong menjadi satu dari 34 pemerintah kabupaten/kota yang masuk nominasi, bersama Kabupaten Balangan dan Kota Banjarmasin dari Kalimantan Selatan.
Kepala BPKAD Tabalong, H. Husin Ansari, menjelaskan, Bupati memaparkan strategi menjaga tujuh program prioritas daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Pada 2025, pemerintah daerah harus merasionalisasi sejumlah belanja, termasuk memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen dan belanja operasional lainnya.
“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus berpikir lebih kreatif. Salah satunya melalui optimalisasi creative financing dengan melibatkan perusahaan melalui dana CSR masing-masing,” jelas Husin.
Baca Juga : Pemkab Tabalong Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan
Baca Juga : Pemkab Tabalong Salurkan Santunan Rp3 Juta kepada 20 Janda Veteran
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim validator adalah Kredit Tabalong SMaRT, fasilitas pembiayaan berbunga nol persen bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Hingga Oktober 2026, penyaluran kredit tersebut mencapai lebih dari Rp11 miliar dari penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp18 miliar kepada PT BPR Tabalong Bersinar.
Program ini telah menjangkau lebih dari 1.000 penerima manfaat. Tim validator juga mendalami keberlanjutan pembiayaan tersebut di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Alhamdulillah, respons dari tim penilai sangat baik. Salah satu yang didalami adalah Kredit Tabalong SMaRT, terutama bagaimana keberlanjutannya di tengah keterbatasan ruang fiskal,” ujarnya.
Selain membantu permodalan masyarakat, Kredit Tabalong SMaRT turut mendukung penjahit lokal yang dilibatkan dalam program penyediaan seragam sekolah.
Fasilitas kredit diberikan tanpa bunga, agunan, dan biaya administrasi. Program ini juga dikaitkan dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Husin menambahkan, Pemkab Tabalong tetap mendukung program prioritas nasional, seperti pengendalian inflasi, penguatan cadangan pangan, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Melalui strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan inovatif, pemerintah daerah berupaya menjaga program pembangunan serta kualitas pelayanan publik tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. (renn)
Editor : Akhmad







