MARABAHAN, klikkalsel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) menggelar Rapat Evaluasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 melalui pertemuan daring.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, beserta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Batola.
Dalam kesempatan itu, Sekda Batola menyampaikan bahwa Pemkab Batola telah mencapai capaian MCP sebesar 76 persen, menempatkan kabupaten ini di posisi pertama di Kalimantan Selatan.
Zulkipli menegaskan, pihaknya akan terus berupaya mempercepat pemenuhan indikator MCP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah nyata dalam pencegahan korupsi.
“Saat ini kita sudah mencapai 76 persen dan menduduki peringkat pertama di Kalimantan Selatan. Target kami adalah mencapai 92 persen sebelum akhir tahun 2024,” ujarnya.
Baca Juga Calon Bupati Batola H. Bahrul Ilmi Berikan Bantuan kepada Warga Terdampak Stroke di Kecamatan Alalak
Baca Juga Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2025: Dinansyah Yakin Kinerja Pemkab Batola Maksimal
MCP KPK merupakan program yang dirancang untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi melalui berbagai intervensi pencegahan yang dilakukan KPK.
Kabupaten Batola juga dinobatkan sebagai daerah bebas korupsi, menempati urutan pertama di Kalimantan Selatan dan keempat secara nasional.
Sekda Batola menekankan pentingnya terus meningkatkan capaian MCP dan hasil SPI.
“Seluruh kepala perangkat daerah diharapkan untuk memantau secara langsung progres MCP di setiap instansi, dan diagendakan pertemuan bulanan untuk memastikan pelaksanaan intervensi MCP pada delapan sektor pencegahan korupsi,” jelas Zulkipli.
Dalam upaya pencegahan korupsi, Pemkab Batola memonitor indikator-indikator seperti konsistensi perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah, ketepatan waktu penetapan APBD, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
SPI sendiri merupakan survei yang mencerminkan persepsi internal dan eksternal instansi terkait implementasi pencegahan korupsi.
Zulkipli menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara MCP dan SPI adalah MCP berfokus pada tahap input, sementara SPI menilai output dari langkah-langkah yang diambil.
Dengan komitmen yang kuat untuk mencapai target MCP 92 persen, Pemkab Batola bertekad untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.(adv/airlangga)
Editor : Amran
