BALANGAN, klikkalsel.com – Pemerintah Kabupaten Balangan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap transisi pascatanggap darurat sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
Tahapan ini dilaksanakan atas arahan Bupati Balangan Abdul Hadi dengan melibatkan koordinasi lintas sektor antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), guna memastikan penanganan pascabencana berjalan terintegrasi.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H. Rahmi, Senin (5/1/2026), menjelaskan bahwa masa transisi difokuskan pada pemulihan aspek kehidupan dasar warga terdampak, mulai dari hunian, mata pencaharian, hingga kondisi sosial dan psikologis.
“Pada fase ini, penanganan tidak lagi bersifat darurat semata, tetapi mulai diarahkan pada pemulihan yang lebih permanen dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga : Tunjang Pemenuhan Fasilitas Ramah Pegawai Penataan Balai Kota Mulai Disiapkan
Baca Juga : Pemkab Balangan Fokuskan Pemulihan Psikologis Warga Pascabanjir
Di sektor perumahan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan perbaikan rumah dengan besaran yang disesuaikan tingkat kerusakan. Proses verifikasi dan penilaian teknis dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menjamin akurasi data dan akuntabilitas.
Sementara itu, pemulihan lahan pertanian dan perkebunan menjadi fokus Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian agar aktivitas produksi warga dapat kembali berjalan. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan bagi petani terdampak untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Pada bidang pendidikan, pendataan kebutuhan siswa terdampak terus dilakukan, mencakup seragam dan perlengkapan sekolah bagi peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMP, termasuk sekolah keagamaan.
Sebagai pelengkap pemulihan fisik dan sosial, Pemkab Balangan turut menghadirkan layanan Rumah Healing untuk membantu mengatasi trauma psikologis, terutama bagi anak-anak korban bencana.
Melalui kolaborasi lintas SKPD, Pemerintah Kabupaten Balangan berkomitmen memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan terencana, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak.
rfk/klik
