PARINGIN, klikkalsel.com – Bupati Balangan, Abdul Hadi bersama DPRD Balangan adakan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, di ruang rapat DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin (14/8/2023).
Abdul Hadi menjelaskan, terkait penyerapan anggaran yang rendah hanya 33 persen, kendala pertamanya ada di pihak penyedia jasa kontraktor seperti PT dan CV. Kemudian kendala kedua terjadi di sumber daya manusia.
Ia juga merasa, belum maksimalnya sistem elektronik juga menjadi kendala, karena kapasitas SDM sehingga ke depan perlu dilakukan bimtek dengan menghadirkan narasumber ahlinya.
“Jadi sistem elektronik itu menjadi salah satu kendala utama, jika SDM kita tidak mengusai sistem itu maka realisasi anggaran kita akan tetap rendah,” ujarnya.
Baca Juga : Sambut HUT Ke-78 RI, DKUKMPP Balangan Gelar Pasar Murah Untuk Tekan Inflasi
Baca Juga : Dinkes PPKB Balangan Sosialisasikan Pelaksanaan Program Vaksin RV dan HPV
Abdul Hadi juga mengatakan, masih ada beberapa daerah di kabupaten lain yang juga belum siap dengan sistem elektronik tersebut.
“Bahkan kabupaten lain pun ada beberapa yang belum siap dengan sistem tersebut, makanya kita minta ke Pak Sekda supaya melakukan konsultasi dulu dengan LKPP dan MTKPK, karena Barabai dan Kota Banjarmasin juga dengan dua sistem, yaitu sistem manual dan elektronik,” tuturnya.
Terakhir Bupati menyebut APBD Kabupaten Balangan 2023 senilai Rp 2,6 triliun, dan menargetkan di 2024 APBD Balangan bisa di atas Rp 3 triliun.
“Semua kegiatan 2024 dimasukan di ABPD perubahan 2023, jadi untuk melaksanakan kegiatan berkontrak dengan pihak ketiga mesti selesai. Konsultan perencananya dulu pada tahun ini kita rubah sistemnya, kita kerjakan itu perencanaan di akhir tahun, sehingga di awal tahun di Januari pun kita sudah bisa melaksanakan kegiatan,” pungkasnya. (rfk/klik)
Editor : Akhmad
