BANJARBARU, klikkalsel.com – Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Ketua KPU RI, Ketua Komisi II DPR RI, dan pimpinan Forkopimda Kalsel melakukan monitoring Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru, Banjarbaru pada Sabtu (19/4/2025).
Pantauan orang nomor satu di provinsi ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), diprediksi partisipasi pemilih mencapai 70 persen.
“Hari ini kita meninjau TPS-TPS dalam pelaksanaan PSU di Banjarbaru. Tadi kita ke daerah Landasan Ulin, kemudian ke daerah Golf dan kami kompak bersama-sama menyaksikan proses pencoblosan di sini,” ucapnya Gubernur Muhidin usai meninjau jalannya PSU bersama unsur Forkompinda dan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqi Nizamy Karsayuda.
Dalam pencoblosan hak suara, Gubernur H. Muhidin bersyukur bahwa masyarakat mulai banyak mendatangi ke TPS masing-masing. Saat mengunjungi TPS 7, di melihat persentase hak pemilih telah mencapai 50 persen dan kunjungan kedua di TPS 6 juga hampir mencapai setengahnya.
Gubernur H. Muhidin berharap nantinya pemilih hak suara di setiap kelurahannya agar memenuhi undangan pencoblosan PSU tersebut. Gubernur memprediksi partisipasi pemilih mencapai 70 persen.
“Insya Allah, kondisi Banjarbaru berjalan dengan aman dan damai, sejak dulu kota ini baik-baik saja,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menyatakan, pihaknya terus memastikan kesiapan jajaran dan memantau masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Baca Juga : Wagub Kalsel Tinjau PSU di Banjarbaru, Pastikan Proses Berjalan Lancar dan Aman
Baca Juga : Serahkan Penghargaan, Wamen PAN-RB Beri Saran Layanan Publik Sesuai Karekteristik Daerah Kalsel
Dia berharap, warga Banjarbaru dapat memenuhi undangan KPU telah menyiapkan fasilitas dan pelayanan yang maksimal pada hari ini.
Selanjutnya, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi pemilu di daerah, untuk memastikan berjalannya kondisi demokrasi di Indonesia.
Tentu saja, penghematan anggaran juga didorongnya dalam upaya pembangunan daerah di Banua.
“Kita melaksanakan PSU sebagaimana amanat undang-undang dan kedua, saya sebagai Ketua Komisi II DPR yang memiliki kewenangan dalam mengawasi anggaran di bidang kepemiluan maka diharapkan PSU ini akan mendapatkan pemimpin yang legitimate,” tegasnya.
Dalam anggaran PSU di Banjarbaru, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan sumber dana APBD dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang cukup besar, namun sebagaimana Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 harus melakukan efesiensi anggaran dalam mendorong pembangunan daerah.
“Saya berharap dengan adanya PSU ini, masyarakat Banjarbaru maka segera mungkin menentukan pilihan hak suaranya di TPS,” pungkasnya.
Untuk diketahui, ada sebanyak 403 TPS di antaranya 6 TPS di lokasi khusus dari 5 kecamatan dan 20 kelurahan se-Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan PSU dengan jumlah DPT sebanyak 195.819 Pemilih/Orang, terdiri dari 450 DPTb dan 507 DPK.
Pelaksanaan PSU Pilkada Banjarbaru sesuai amar putusan Mahkamah Kontitusi (MK) No. 5/PHUP.WAKO-XXIII/2025. MK memerintahkan surat suara PSU harus mencantumkan gambar pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Erna Lisa Halaby-Wartono dan satu kolom kosong tanpa gambar. (rizqon)
Editor: Abadi
