BANJARMASIN, klikkalsel.com – Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Nor Fajri, menyoroti masih rendahnya tingkat kepesertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kalimantan. Dari total 7.996.826 pekerja, baru 3.302.762 orang atau sekitar 41,30 persen yang telah terdaftar sebagai peserta.
Artinya, masih ada 4.694.054 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini dinilai Nor Fajri sebagai persoalan serius yang perlu menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah kita bersama. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya, terutama saat menghadapi risiko kerja,” ujar Nor Fajri, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, program BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Oleh karena itu, upaya perluasan kepesertaan harus terus didorong secara masif dan berkelanjutan.
Baca Juga : Ditengah Efisiensi Anggaran, Pemko Banjarmasin Gelontorkan Rp200 Juta, Untuk Launching CoE 2026 di Bali
Baca Juga : Kepala KPP Madya Banjarmasin Terjaring OTT KPK RI, Uang Sekitar Rp1 Miliar Disita
Nor Fajri juga mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang aktif membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari media massa, pemerintah desa, hingga pemerintah kabupaten dan kota, dalam menyosialisasikan manfaat program tersebut.
Ia menilai, peran media sangat strategis dalam menjangkau masyarakat luas, khususnya pekerja sektor informal yang selama ini masih minim informasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Media memiliki peran besar dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan media, saya yakin kepesertaan dapat terus meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nor Fajri mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif melibatkan aparat desa dan kelurahan dalam proses pendataan dan pendampingan pekerja, sehingga mereka dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Pendekatan dari tingkat desa hingga kota sangat efektif karena mereka paling dekat dengan masyarakat. DPRD Kalsel tentu mendukung setiap upaya yang bertujuan melindungi hak dan keselamatan para pekerja,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
