BANJARMASIN, klikkalsel.com- Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V Apeksi Regional Kalimantan ke-9, membahas luas tentang dampak pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan.
Muskomwil V regional Kalimantan ini ada beberapa agenda yang dibahas berkaitan dengan dampak pemindahan ibukota negara terhadap kota-kota di Kalimantan dari segi infrastruktur sosial dan lingkungan tersebut.
Selain itu juga juga merumuskan rekomendasi mengenai kebijakan pemerintah kota yang tergabung dalam Apeksi Komwil V, serta memilih ketua berikut wakil ketua Apeksi untuk kepengurusan periode 2019 sampai 2022.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Setda Provinsi Kalsel, Gusti Syahyar, mewakili Gubernur Kalsel H Sahbirin.
Ia menyampaikan, Muskomwil V tersebut mengeluarkan beberapa rekomendasi hasil kesepakatan para anggota Apeksi Komwil V untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
Hasil Musyawarah tersebut di keluarkan sebanyak tujuh poin utama draf rekomendasi yakni tentang bidang infrastruktur, sosial, lingkungan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kebutuhan akan air baku, dan pertanian dan perkebunan.
“Komwil V Apeksi Regional Kalimantan mendukung penuh rencana pemidahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Kalimantan,†ujar Gusti Syahyar.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina, menyampaikan bahwa rencana pemindahan Ibukota negara ke pulau Kalimantan harus benar-benar dikaji, karena akan sangat berdampak bagi Kalimantan itu sendiri.
“Pertemuan kali ini sangat penting, ditambah lagi dengan mengangkat tema Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Kota-Kota Di Kalimantan Dari Segi Infrastruktur, Sosial Dan Lingkungan. Kita semua tentu berharap tema ini dapat dibahas lebih dalam, serta juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang akan kita bawa pada musyawarah nasional di Kota Tangerang Selatan tahun 2020,” tandas Ibnu Sina.(fachrul)
Editor : Amran
