KANDANGAN, klikkalsel.com – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalsel yang digelar di Pendopo Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumat (13/2/2026) malam.
Musda yang digelar setiap lima tahun ini menandai berakhirnya masa khidmat kepengurusan MUI Kalsel periode 2021–2026. Kegiatan yang berlangsung pada 13–15 Februari 2026 tersebut mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemakmuran Banua dan Kesejahteraan Masyarakat.”
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Kalsel, Gubernur H. Muhidin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran pengurus MUI atas dedikasi dan pengabdian selama lima tahun terakhir.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalsel, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus MUI periode 2021–2026 atas kontribusinya dalam membina umat dan menjaga kondusivitas kehidupan beragama di banua yang kita cintai ini,” ujarnya.
Menurutnya, MUI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan pandangan dan fatwa keagamaan, menjaga harmoni sosial, serta mendukung program pembangunan daerah.
Ia menegaskan, Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum evaluasi sekaligus perumusan arah kebijakan dan kepemimpinan lima tahun ke depan.
“Di tengah perkembangan zaman dan persoalan sosial yang semakin kompleks, peran ulama semakin strategis sebagai penuntun umat dan penjaga moralitas bangsa. Kepemimpinan MUI ke depan harus adaptif, bijaksana, serta tetap berpegang pada prinsip syariat dan nilai kebangsaan,” harapnya.
Baca Juga : Musda XI Golkar HST Tetapkan Saban Effendi Sebagai Ketua
Pemerintah Provinsi Kalsel, dikatakannya berkomitmen memperkuat sinergi dengan MUI guna mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, dan berkeadilan. Ia berharap Musda XI mampu melahirkan kepengurusan baru yang amanah, solid, dan mampu melanjutkan capaian sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Musda, Ma’ruf, menyampaikan bahwa MUI terus berkomitmen menjalankan perannya sebagai Khadimul Ummah (pelayan umat), Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah), dan Himayatul Ummah (penjaga umat) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ia menambahkan, sejumlah isu krusial di Banua serta tantangan transformasi digital menjadi latar belakang penting pelaksanaan Musda tahun ini. Kondisi tersebut menuntut MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Peran ulama harus lebih aktif, solutif, dan responsif agar kehadiran MUI benar-benar dirasakan umat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, MUI Kalsel juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Muhidin yang diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi Pemerintah Provinsi Kalsel dalam pembinaan umat dan kehidupan keagamaan di Banua.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perwakilan MUI Pusat, Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor, jajaran pengurus MUI kabupaten/kota se-Kalsel, pimpinan pondok pesantren, perbankan syariah dan konvensional, serta tokoh agama dan undangan lainnya. (rizqon)
Editor: Abadi
