BANJARMASIN, klikkalsel.com – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan keberatan atas pengurangan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada tahun anggaran 2026.
Sehingga berharap besaran bantuan dapat dikembalikan seperti tahun-tahun sebelumnya demi menjaga keberlangsungan operasional sekolah.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang digelar pada Rabu (7/1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi pengelola SMK swasta untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, khususnya dampak pengurangan BOSDA terhadap pembiayaan operasional dan kualitas layanan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, menegaskan, aspirasi yang disampaikan MKKS SMK Swasta menjadi perhatian serius DPRD. Menurutnya, SMK swasta memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan vokasi dan menyiapkan generasi muda yang siap memasuki dunia kerja.
Baca Juga : Komisi III DPRD Kalsel Dorong Penguatan Program Perumahan Rakyat
Baca Juga : Komisi IV DPRD Kalsel Kunjungi DPRD Kalteng, Bahas Penguatan Program Kesejahteraan Rakyat
“SMK swasta berkontribusi besar dalam penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, masukan dari MKKS SMK Swasta ini menjadi perhatian kami,” ujar Jihan.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kalsel juga menyampaikan harapan agar ke depan terjadi peningkatan anggaran pendidikan, sehingga kebijakan pengurangan BOSDA bagi SMK swasta tidak perlu kembali dilakukan.
Melalui rapat tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah, termasuk memastikan kebijakan anggaran pendidikan berpihak secara adil dan berkelanjutan bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kalsel sepakat menyampaikan aspirasi MKKS SMK Swasta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Jihan berharap, melalui pembahasan lanjutan bersama Banggar dan TAPD, dapat ditemukan solusi terbaik yang mampu mengakomodasi kebutuhan SMK swasta tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah. (adv DPRD Kalsel)
Editor : Akhmad
