BANJARBARU, klikkalsel.com – Menjelang akhir tahun 2024, Pemprov Kalsel mengejar target penurunan stunting menjadi 14 persen dari pemerintah pusat. Saat ini masih ada selisih 10 pesen angka stunting Kalsel dengan pemerintah target pusat.
Proyeksi penurunan stunting tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Juknis Laporan Stunting dan Rencana Tindak Lanjut Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (25/11/2024).
“Kami berharap dari kegiatan ini dalam membuat laporan yang sebagaimana mestinya, sehingga laporan semester dua ini bisa terkumpul paling lambat 15 Januari 2025 yang selanjutnya di serahkan ke pusat,” tutur Gubernur Kalsel melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan.
Dia mengatakan perlu sinergitas yang lebih baik antara stakeholder yaitu Tim Percepatan Penurunan Stuntinh (TPPS) Provinsi Kalimantan Selatan, TPPS 13 Kabupaten/Kota, terdiri dari Ketua, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas PMD dan OPD KB serta Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca Juga Pemprov Kalsel Raih Penghargaan Kementrian Perdagangan RI Atas Komitmen Perlindungan Konsumen
Baca Juga Gandeng Badan Siber dan Sandi Negara, Pemprov Kalsel Bentuk Computer Security Incident Response Team
Ahmad Bagiawan mengatakan, Pemprov Kalsel juga menginginkan agar kabupaten dan kota mampu mengakselerasi laporan yang baik dan benar agar berdampak pada penurunan stunting. Dari semester pertama, Kalimantan Selatan sudah menunjukkan kemajuan untuk penurunan stunting yakni berada di posisi 15 se-Indonesia.
Dia menambahkan, peran dan tugas masing-masing TPPS kabupaten dan kota untuk menggerakkan upaya yang terpadu dan integratif, serta melakukan pendampingan kepada kader-kader di tingkat desa yang menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting.
“Pemerintah menargetkan angka stunting 14 persen pada 2024. Masih ada selisih 10.7 persen lagi yang harus segera diintervensi. Ini artinya, kita harus lebih giat, masif, dan melangkah tepat sasaran, untuk mengejar target yang diharapkan. Namun, ini bukan hanya soal angka, melainkan tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Banua,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni menerangkan, kegiatan sosialisasi bertujuan membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektoral di tingkat Provinsi dan kabupaten dan kota.
Selain itu juga mendorong TPPS Provinsi dan kabupaten dan kota dalam persiapan penyusunan Laporan TPPS Semester II sesuai dengan outline Laporan TPPS tahun 2024.
“Intinya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi serta melakukan penguatan-penguatan di sektor yang masih dianggap kurang dalam menyiapkan generasi kita menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(rizqon)
Editor : Amran
