MARTAPURA, klikkalsel.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mulai memetakan strategi jangka panjang dalam menangani persoalan limbah melalui Ekspose Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) periode 2025–2045. Dokumen ini disiapkan untuk menggantikan panduan lama tahun 2013 yang dinilai sudah tidak relevan dengan tantangan zaman.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, Ikhwansyah, yang hadir mewakili Bupati Saidi Mansyur, menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak lagi hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan juga dari kemampuan mengelola dampak lingkungan.
“Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi. Namun, kapasitas layanan kita belum sepenuhnya mampu mengimbangi beban tersebut,” ujar Ikhwansyah di hadapan para pemangku kepentingan di Martapura.
Ikhwansyah mengkritisi sistem pengelolaan sampah yang selama ini masih bersifat konvensional, yakni “kumpul-angkut-buang”. Menurutnya, metode tersebut harus segera ditinggalkan karena tingkat daur ulang yang masih sangat rendah.
Apalagi, Kabupaten Banjar memiliki tantangan geografis yang luas mencapai 4.668,50 km². Luasnya wilayah ini seringkali menjadi penghambat dalam memeratakan cakupan layanan persampahan.
“RIPS 2025–2045 bukan sekadar dokumen administratif. Ini harus menjadi instrumen yang membuka keran investasi, memperjelas pembiayaan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Perkuat Sistem Merit, Pemkab Banjar Tingkatkan Akurasi Penilaian Indeks Profesionalitas ASN
Baca Juga : Persiapan 5 Rajab Capai 80 Persen, Pemkab Banjar Larang Pungutan Dana di Jalan
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di tingkat rumah tangga. Meski pemahaman warga cukup tinggi, praktik pemilahan sampah di lapangan masih jauh dari harapan.
Selain itu, Ikhwansyah mengingatkan semua pihak untuk bersiap menghadapi lonjakan sampah pada peringatan 5 Rajab. Agenda besar tersebut diprediksi akan menyedot hingga 5 juta jemaah ke Kabupaten Banjar, yang tentu akan berdampak signifikan pada volume timbulan sampah.
Kepala Dinas PRKPLH Banjar, Ahmad Baihaqi, menyatakan komitmennya untuk menjadikan RIPS sebagai fondasi pengelolaan sampah yang inklusif. Ia memaparkan tiga fokus utama dalam forum ekspose kali ini:
1. Validasi: Menguji temuan kajian dari tim ahli.
2. Sinkronisasi: Menggali data dan perspektif lintas perangkat daerah.
3. Strategi: Menyusun rekomendasi yang aplikatif dan sesuai kondisi lokal.
“Kami ingin memastikan RIPS ini realistis dan terukur, sehingga mampu menjawab problem pendanaan hingga regulasi hingga dua dekade mendatang,” pungkas Baihaqi. (*)
Editor:
