BANJARMASIN, klikkalsel.com – Di penghujung tahun, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin untuk menyuarakan penolakan keras terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, Selasa (31/12/2024).
Dalam orasinya, para mahasiswa menyebut kebijakan ini tidak pro-rakyat dan hanya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama di tengah pemulihan pasca-pandemi.
“Kenaikan PPN ini akan semakin menekan rakyat kecil dan tidak memberikan kesejahteraan,” kata salah satu peserta aksi Ketua BEM ULM Syamsu Rizal.
Kenaikan tarif PPN ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menetapkan tarif PPN di kisaran 5-15 persen.
Baca Juga Akhiri KKN, Mahasiswa STAI Al-Washliyah Barabai Adakan Lomba Kreativitas Islami
Baca Juga Komisi IV DPRD Kalsel Matangkan Rencana Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
Namun, keputusan menaikkan tarif menjadi 12 persen dianggap tidak relevan terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Oleh karena itu, massa juga meminta presiden Prabowo untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) mengenai PPN 12 persen tersebut.
Dengan dimulai pada 1 Januari 2025 besok, PPN 12 persen akan diberlakukan pada barang dan jasa mewah, termasuk kebutuhan pokok premium, layanan kesehatan, serta pendidikan kelas atas.
Namun, mahasiswa menilai penerapan tarif ini akan berdampak luas dan tidak hanya menyasar kelompok masyarakat mampu.
“Kami meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini. Jangan biarkan rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka,” ujar salah satu massa aksi.
Diketahui, kebijakan ini telah menjadi sorotan publik sejak pengesahannya di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah memastikan bahwa kenaikan ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menyeimbangkan struktur perpajakan.
Namun, massa aksi mendesak pemerintah agar menggunakan pendekatan lain yang lebih ramah terhadap masyarakat kecil.
Pantauan klikkalsel.com beberapa spanduk dengan tulisan seperti ‘PPN 12% Mencekik Rakyat’ dan ‘Hentikan Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat’ terlihat dibawa oleh massa.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan mahasiswa masih melakukan orasi di depan kantor DPRD Provinsi untuk menyampaikan tuntutan mereka. (airlangga)
Editor: Abadi
