BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas atau perguruan tinggi yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (21/6/2021).
Dari informasi yang di himpun klikkalsel.com di lapangan, peserta aksi tersebut sejak pukul 14.00 Wita, sudah mulai berkumpul di Lapangan Kamboja, Jalan Anang Adenansi, Banjarmasin Tengah.
Kemudian kurang lebih pukul 14.30 Wita, mereka long march menuju ke titik aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa.
Terpantau, dari para peserta aksi tersebut, mereka menyuarakan tentang lemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Bahkan para peserta aksi membawa nisan yang bertuliskan KPK sebagai simbol KPK telah mati.
Muhammad Iqbal, selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang juga mengikuti aksi mengungkapkan, sudah selayaknya mahasiswa yang dikenal dengan agent of control bangun dari tidurnya, hari ini Indonesia sudah mulai ingin dihancurkan sedikit demi sedikit.
“Sudah saatnya mahasiswa turun kejalan dan menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Menurutnya, adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alasan alih status kepegawaian ini tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dan PP nomor 41 Tahun 2020.
“Kemudian di dalam pertanyaan yang termuat di TWK pun terdapat hal-hal yang mengandung unsur diskriminatif bahkan sampai pelecehan. Jadi menurut saya hal ini tidak dapat dibiarkan,” ucapnya dengan tegas.
Buntut dari TWK yang tidak mempunyai dalil ini, akhirnya membuat 75 pegawai KPK tidak lulus dari TWK, dan ternyata mereka yang tidak diluluskan ini sedang menangani kasus-kasus korupsi besar di negara Indonesia.
“Berangkat dari hal ini, sebagai mahasiswa harus bergerak untuk melawan ketidakadilan ini. Kalau dibiarkan, maka bukan tidak mungkin negara Indonesia akan semakin hancur sedikit demi sedikit,” tuturnya.
Ia menilai, yang paling mencengangkan dalam persoalan ini, adalah Ketua KPK sekarang menjabat ternyata menyetujui akan adanya pelaksanaan TWK.
Hal ini sungguh sangat ironis, ketua KPK yang seharusnya paham betul bagaimana prosedural dari alih status kepegawaian ini sangat disayangkan menandatangani pelaksanaan TWK tidak berdasar.
“Oleh karena itu, mahasiswa menuntut ketua KPK agar mundur dari jabatannya karena menghancurkan kestabilan dari KPK,” pungkasnya.
Sampai saat ini, aksi tersebut masih berlangsung dan menunggu anggota DPRD Provinsi kalsel untuk bersedia bertemu dan mendengarkan aspirasinya.(airlangga)
Editor : Amran
